IndexU-TV

Buruh Ancam Mogok Kerja Massal Jika Tuntutan Tidak Akomodir Gubernur Kepri

Gubernur Kepri akan Bahas UMK Batam Tahun 2022 Bersama Wali Kota Rudi
Aksi unjuk rasa buruh di depan kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang (Foto: Muhammad Chairuddin)

Tanjungpinang – Ribuan buruh mengancam mogok kerja massal saat berunjuk rasa di kantor Gubernur Kepualauan Riau (Kepri), Pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (29/11) siang.

Seribuan buruh berunjuk rasa di kantor Gubernur Kepri Ansaer Ahmad untuk menuntut upah minimun kota (UMK) Batam Tahun 2022 sesuai aturan dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hingga kini Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina tidak tampak di lokasi menemui buruh.

Para buruh merasa tidak dianggap oleh Gubernur Kepri, buruh pun mengancam akan mogok kerja massal kalau Ansar Ahmad tidak mengakomodir tuntutan mereka.

Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto mengatakan, Gubernur Kepri harus memperhitungkan nasib para buruh dengan memperhatikan upah yang didapatkan. Menurutnya, para buruh telah beberapa kali menyurati Ansar Ahmad untuk bertemu dan menbahas nominal Upah Minimal Kerja (UMK), namun sayang tidak pernah terrealisasi.

“Ini Gubernur Kepri, bukan Gubernur Dompak. Kami sudah beberapa kali surati tapi tidak pernah dibalas,” ujar Suprapto di depan kantor Gubernur Kepri.

Ia menegaskan, aliansi buruh meminta kenaikan UMK Batam 2022 senilai Rp120 ribu. “Jadi dari semula Rp4.150.000 menjadi Rp4.500.000,” kata Suprapto.

Jika Gubernur Kepri tidak mendengarkan tuntutan para buruh, Supratto menegaskan para buruh akan melakukan aksi mogok kerja.

“Kalau tidak didengar, maka jangan salahkan kami jika semua buruh melakukan mogok kerja. Salahkan gubernur, karena tidak menganggap kami,” tegasnya.

Masa aksi di depan Kantor Gubernur Kepri, berteriak untuk meminta dipertemukan dengan Ansar Ahmad. Di mana mereka merasa dianak tirikan karena tak pernah didengar aspirasinya.

“Kami meminta ketemu dengan gubernur. Kami tidak pernah bertemu semenjak gubernur dilantik,” ucap orator buruh saat berunjuk rasa.

Baca Juga: Ratusan Buruh Sambangi Kantor Gubernur Kepri

Aksi unjuk rasa buruh di kantor Gubernur Kepri dikawal ketat oleh kepolisian.

Polres Tanjungpinang menurunkan kekuatan sebanyak 600 personel yang merupakan gabungan dari personel Polres Tanjungpinang, Polres Bintan, TNI dan Satpol PP yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando.

Kedatangan masa disambut oleh Tim Negosiator Polres Tanjungpinang dengan imbauan agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan orasinya.

Tampak dalam pelaksanaannya, Tim Negosiator Polwan Polres membagikan masker kepada para aksi pengunjuk rasa yang tidak menggunakan masker sambil memberikan himbauan protokol kesehatan.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando mengatakan, kegiatan pengamanan tersebut dilakukan oleh Polres Tanjungpinang untuk menjaga stabilitas Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

“Serta menjamin keselamatan baik itu barang atau gedung pemerintah maupun orang atau pengunjuk rasa itu sendiri aman dari awal hingga selesai kegiatan ungkapnya” tuturnya. (*)

 

Exit mobile version