JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri meningkatkan status penanganan perkara pengusaha Doni Salmanan (DS), yang juga mengaku sebagai crazy rich asal Bandung, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara.
“Sudah dilakukan gelar perkara pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022, dan telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan,” kata Gatot di Jakarta, Jumat (4/3).
Baca juga: Bareskrim Polri Bakal Sita Aset Indra Kenz, Ini Daftarnya
Sejak kasus tersebut dilaporkan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi, yang terdiri atas tujuh saksi pelapor dan tiga saksi ahli.
“Sampai dengan saat ini, penyidik sudah meminta keterangan terhadap 10 orang saksi dengan rincian tujuh orang saksi dan tiga orang saksi ahli; untuk saksi adalah saksi pelapor,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko mengatakan, penyidikan terhadap pemengaruh atau influencer Doni Salmanan terkait dugaan penipuan investasi binary option dengan menggunakan platform Quotex.
“Doni Salmanan (dilaporkan) bukan menggunakan platform Binomo, melainkan menggunakan platform Quotex,” kata Gatot kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Indra Kenz Ditetapkan Tersangka Kasus Penipuan Binomo
Doni Salmanan dilaporkan oleh korban berinisial RA ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan nomor LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI pada 3 Februari 2022.
“Doni Salmanan dilaporkan terkait pelanggaran Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 378 KUHP,” ungkap Gatot.
Pria yang mengaku sebagai crazy rich asal Bandung itu disangkakan dugaan tindak pidana judi daring dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan atau perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun,” pungkasnya.
