Jakarta – Dukung peningkatan ekonomi hujau, Pemerintah Indonesia menyatakan bergabung dengan Clean Energy Demand Initiative (CEDI).
CEDI merupakan inisiatif dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang bersedia melakukan investasi disektor energi bersih.
Hal ini menjadi dukungan Indonesia terhadap dunia internasional dalam menjalankan mitigasi terhadap perubahan iklim dan peningkatan ekonomi hijau (green economy).
“Arahan Presiden sejalan dengan The Clean Energy Demand Initiative, dan merupakan inisiatif nyata bantuan internasional yang kita perlukan, untuk mempercepat langkah-langkah kami dalam mencapai target NDC tahun 2030 dan akhirnya mencapai net zero emission sebelum 2060,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam peluncuran CEDI pada acara COP26 di Pavilion US, Glasgow, Skotlandia, Kamis (4/11/2021) waktu setempat, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu (6/11).
Baca juga : SKK Migas Sebut Ada 4.500 Sumur Minyak Ilegal
Sebagaimana disampaikanPresiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa transformasi energi Indonesia menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus didorong dan diperkuat.
“Ekonomi hijau, teknologi hijau dan produk hijau perlu ditingkatkan, Agar Indonesia dapat lebih berdaya saing di pasar global,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Bergabungnya Indonesia, lanjut dia, dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah serta entitas bisnis yang berpengaruh di Amerika Serikat guna mempromosikan investasi energi bersih.
“Saya mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kami kepada Pemerintah AS, yang telah mengundang kami untuk bergabung dalam inisiatif ini. Saya menantikan pembahasan lebih lanjut mengenai kerja sama kami,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Indonesia terus mengimplementasikan pembangunan ekonomi dan industri hijau.
Salah satunya melalui pengembangan kawasan industri hijau, dengan memanfaatkan pembangkit listrik berbasis EBT skala besar.
Saat ini sedang dikembangkan PLTA skala besar berkapasitas 9 GW di Provinsi Kalimantan Utara, yang terintegrasi dengan pengembangan industri hijau di bawah program Renewable Energy Based Industry Development (REBID).
“Program ini juga akan dikembangkan di daerah lain seperti Papua,” jelas Menteri ESDM Arifin.
Disamping itu, mulai tahun 2025 akan ada pengembangan super grid sebagai bagian dari penyediaan akses energi bagi masyarakat lokal di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Indonesia Tawarkan Tiga Proyek Sektor Energi ke Investor Jepang
Sementara, untuk peningkatan pengembangan green grid didukung dengan adanya penyesuaian regulasi mengenai penggunaan jaringan bersama (power wheeling), guna mengakomodasi transfer langsung daya listrik dari sumber EBT ke fasilitas operasional perusahaan, dengan menggunakan jaringan PT PLN yang ada.
“Semua upaya transisi energi kita akan membutuhkan infrastruktur yang kuat, teknologi canggih dan pembiayaan yang memadai. Investasi besar diperlukan untuk membangun infrastruktur EBT,” ungkap Menteri ESDM Arifin.
Upaya lain yang ditempuh pemerintah adalah mengizinkan industri dan konsumen, untuk mengambil bagian dalam pengembangan EBT dengan memperoleh Sertifikat Energi Terbarukan, atau Renewable Energy Certificate (REC) yang diberikan oleh PT PLN (Persero).
Layanan ini hadir bagi yang menginginkan pengakuan atas penggunaan listrik dari sumber EBT, seperti pemasangan panel surya atap.
“Instalasi panel surya atap akan menambah manfaat bagi industri dan komersial, karena akan menyediakan listrik dari sumber energi terbarukan mengurangi emisi serta tagihan listrik mereka,” jelas Arifin.
Indonesia menetapkan target 23 persen EBT pada bauran energi primer di 2025, mengurangi emisi sebesar 29-41 persen berdasarkan target Nationally Determined Contribution (NDC), pada 2030 dan net zero emission di 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.
“Kami sedang mempersiapkan roadmap NZE yang sesuai dengan (target) tersebut,” pungkas Menteri ESDM Arifin.
