IndexU-TV

Eis Aswati Minta Pemprov Kepri Tancap Gas Atasi Kemiskinan

Eis Aswati
Anggota DPRD Kepri Eis Aswati. (Foto: Dok DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus menggesa pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Salah satu yang menjadi perioritas adalah masalah peningkatan ekonomi masyarakat yang harus terus tumbuh hingga masa jabatan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina.

Pada paripurna sidang ke III tahun anggaran 2023, berbagai persoalan disampaikan masing-masing juru bicara fraksi. Pandangan umum fraksi ini sebagai semangat awal para legislator menyuarakan persoalan masyarakat agar menjadi prioritas dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Eis Aswati mengatakan, pihaknya terus memantau pembahasan Ranperda dan Nota Keuangan APBD 2024.

Dirinya meminta agar Pemprov gerak cepat atau tancap gas, dalam membelanjakan anggaran agar pertumbuhan ekonomi terus stabil.

“Pandangan kami agar pembahasan Ranperda APBD 2024, tentunya juga mematuhi kaedah aturan-aturan ya. Sehingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi berjalan efektif. Dampak positif lainnya persoalan kemiskinan bisa teratasi,” kata Eis, Jumat (10/11).

Baca juga: Eis Aswati Dorong Pemprov Kepri Tingkatkan Layanan Kesehatan

Baca juga: Legislator Eis Aswati Ingatkan Pemprov Kepri Tingkatkan PAD

Hal senada disampaikan, Raja Bakhtiar juru bicara Fraksi Golkar. Politisi asal Karimun itu pun, menyampaikan catatan-catatan penting terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Tentang APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2024.

“Untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah dan fokus kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, menurut kami dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus memperhatikan kondisi perekonomian di daerah,” katanya.

“Hal ini sangat penting karena kondisi real perekonomian daerah selalu bersifat dinamis, khususnya pada item-item yang menjadi indikator makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan,” ungkap Raja Bachtiar. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News

Exit mobile version