Purwokerto – Fadli Zon mengatakan pemerintah Indonesia harus lebih keras mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.
“Pemerintah harus memperkuat alutsista (alat utama sistem senjata) karena prinsip kita itu tidak boleh ada kedaulatan kita yang dilanggar.”
“Apalagi kita ini pionir dalam UNCLOS (Nation Convention on the Law of the Sea),” kata Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/09) siang.
Fadli Zon mengatakan klaim Tiongkok soal Nine Dash Line yang menganggap bahwa Natuna wilayah mereka, itu tidak bisa diterima.
“Menurut saya, harusnya kita lebih keras lagi untuk mempertahankan zona ekonomi eksklusif kita di Natuna itu. Jangan sampai ada kapal-kapal dari Cina, bahkan dari negara lain yang mengambil keuntungan dari zona ekonomi eksklusif kita,” katanya menegaskan.
BACA JUGA: Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna Utara Buat Nelayan Takut
Kendati demikian, dia mengakui kondisi peralatan dan anggaran pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna masih kurang.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah semestinya memperkuat peralatan dan anggaran tersebut.
Terkait dengan hal itu, Fadli Zon mendorong pemerintah untuk melakukan upaya lain di samping melalui diplomasi.
“Kalau menurut saya, mungkin selain diplomasi, kita ‘kan mempunyai hubungan dengan Cina di berbagai sisi perdagangan. Harusnya diplomasi di dalam perdagangan itu diikutsertakan soal Laut Cina Selatan, jangan ganggu wilayah kedaulatan kita,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus memperkuat secara fisik keberadaan Indonesia di wilayah utara Natuna itu dengan menempatkan personel TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Akan tetapi kita tahu ‘kan, situasinya kita terutama Bakamla sendiri tidak mempunyai kapal-kapal yang memiliki persenjataan yang mempunya efek destroyer (merusak) walaupun kita tidak menginginkan terjadinya konflik di sana,” kata Fadli Zon. (*)
Pewarta: Antara
Redaktur: Muhammad Bunga Ashab
