Tanjungpinang, Ulasan.co – Gerakan mahasiswa desa gemuruh mempertanyakan program kerja pemerintah desa gemuruh.
Problematika mengenai realisasi beberapa program kerja Pemerintah Desa Gemuruh (PMD), Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, tahun anggaran 2019 hingga saat ini masih belum jelas. Hal ini karena tidak adanya responsif Kepala Desa terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Dalam hal ini mahasiswa dari Desa Gemuruh akan melakukan audiensi bersama pihak Dinas terkait untuk membicarakan perihal ini, agar memberikan gambaran konkrit serta meluruskan pandangan di tengah masyarakat.
“Kami dari Gerakan Mahasiswa Desa Gemuruh (GMDG) sudah melayangkan surat kepada Dinas terkait untuk membahas perihal aspirasi masyarakat, karena ini berbicara mengenai kinerja kepala desa maka perlu adanya pihak Dinas terkait untuk menjadi pihak ketiga dalam menjelaskan perihal ini,” ujar Edo Firdayandi selaku koordinator dari GMDG, Senin, (14/9).
Sejauh ini, kata dia, masih banyak program dipertanyakan masyarakat. Hal tersebut dianggap tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dari anggaran yang ada dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan melalui musyawarah bersama dengan BPD. Tentu hal ini diperkuat dengan fakta di lapangan bahwa tidak sepenuhnya menunjukkan program yang ada terealisasi 100%.
“Masyarakat memberikan informasi mengenai hasil kinerja dari kepala desa bahwa ada program yang sudah dijalankan, namun jika ditilik lebih dalam justru ada beberapa program yang belum diselesaikan. Pertanyaannya, ada apa?,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan survei lapangan untuk memastikan hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan masyarakat.
“Saya sendiri juga sudah turun ke lapangan melihat hasil kinerja dari Pemdes, untuk itu saya rasa hal ini perlu didiskusikan bersama dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas PMD karena program yang dijalankan selaras dengan tupoksi dari dinas tersebut, selaku pemerintahan di atas Kades pasti mengetahui hal ini,” tutupnya.
Gerakan Mahasiswa Desa Gemuruh (GMDG) menunggu respon dari Dinas tersebut mengenai surat yang dilayangkan untuk melakukan audiensi dengan harapan pemerintah bisa menunjukkan kewajibannya yang siap mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang janggal di lapangan.
Pewarta: Boby
Editor: alex
