BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan tarif parkir dan gas elpiji subsidi 3 kilogram (kg).
Ia menyebut, kedua hal tersebut berdampak langsung terhadap inflasi di Kepri. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepri berada di urutan tertinggi ke-9 dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Januari 2024 lalu inflasi kita berada diangka 3,38 persen, meningkat dibandingkan Desember 2023 yah hanya sebesar 2,76 persen. Setelah dikonfirmasi ke BPS, ada beberapa kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang langsung menyentuh perekonomian masyarakat,” ujar Ansar di Batam, Selasa 27 Februari 2024.
Ia menjelaskan, kebijakan yang menyebabkan inflasi tersebut pertama yakni, kenaikan tarif parkir di Kota Batam yang diberlakukan pada 15 Januari 2024 lalu.
“Kedua kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram yang hanya terjadi di Kota Batam. Padahal di kabupaten/kota lain, mereka masih minta menunda. Bahkan ada yang menolak melalui Hiswana Migas. Tapi, memang Batam menyetujui kenaikan, sehingga itu menjadi penyebab inflasi, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil,” bebernya.
Ketiga, kata Ansar, kenaikan tarif rumah sakit melalui perda yang dilakukan oleh tiga kabupaten/kota yakni Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun.
“Saya kira awalnya kenaikan tatif ini di provinsi, namun setelah dicek hingga ke bawah akhirnya ketahuan tiga daerah ini,” sebutnya.
Baca juga: Gubernur Kepri Minta Masyarakat Tidak Panik Harga Beras Naik
Menurutnya, tarif rumah sakit tidak perlu dinaikkan, karena meskipun rumah sakit merupakan badan layanan umum daerah (BLUD), namun masih ditopang oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Oleh karena itu, pihaknya mendorong masing-masing Pemkot dan Pemkab di Kepri untuk tidak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah yang menyenntuh masyarakat kecil.
“Laut, investasi dan lainnya itu jauh lebih penting untuk dioptimalkan ketika recovery ekonomi seperti saat ini. Jangan sampai kita menanmah beban inflasi daerah. Apalagi presiden sudah mengintruksikan untuk menjaga inflasi daerah, maka kita yang di bawah harus komitmen untuk menjaga itu,” pungkasnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
