Senada dengan Zamzami, peneliti dari Transparency International Indonesia Alvin Nicola berpendapat, dinasti politik tetap akan ada selama proses rekrutmen kepala daerah dilakukan partai secara tertutup dan terpusat. “Pembenahannya harus dimulai oleh partai, dengan benar-benar serius melakukan demokratisasi internal,” katanya.
Selama situasinya masih sama, politik kekerabatan akan terus memunculkan profil risiko korupsi yang besar, artinya penegakan hukum bisa saja terus masuk ke sana. “Yang paling berbahaya selanjutnya bukan hanya soal jumlah OTT yang semakin sedikit, tapi upaya pemberantasan korupsi di sektor-sektor strategis, seperti sektor politik, sumber daya alam dan penegakan hukum, akan semakin limbung,” paparnya lagi.
Sayangnya, Kasus-kasus yang ditangani KPK di tahun ini, sangat sedikit yang menyentuh elit politik di lingkaran dinasti kekuasaan. Padahal hasil Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan, bahwa masalah utama korupsi di negara ini terdapat di sektor-sektor yang berhubungan dengan kolusi, dan nepotisme. *
Pewarta : MD Yasir
