JAKARTA – Koalisi Kawal Pemilu Bersih melaporkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu ke Komisi II DPR RI dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta.
Dalam pemaparannya, Koalisi membawa bukti-bukti kecurangan yang dikumpulkan dari Pos Pengaduan Masyarakat tentang Kecurangan Verifikasi Partai Politik belum lama ini.
“Ada dugaan kecurangan berupa intimidasi dan intervensi dari KPU Pusat kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk memanipulasi data agar meloloskan partai politik tertentu dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024,” terang Hadar Nafis Gumay dari Netgrit yang mewakili Koalisi Kawal Pemilu Bersih dari rilis yang diterima, Rabu (11/1)
Dugaan kecurangan tersebut, lanjut Hadar, dilakukan dengan cara memaksa penyelenggara pemilu daerah mengubah status data hasil verifikasi keanggotaan sejumlah partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), sehingga partai politik terkait yang awalnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi Memenuhi Syarat.
Bukti dugaan kecurangan pemilu juga tersebar dalam dua video yang menampilkan petinggi KPU RI Idham Kholik, saat mengeluarkan kalimat dengan nuansa intimidatif kepada jajaran penyelenggara pemilu daerah.
“Ini merupakan bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Kecurangan ini bisa merusak tatanan demokrasi dan konsep negara hukum kita, juga merusak desain kepartaian dan efektivitas pemerintahan kita. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi kotak pandora yang melanggengkan kecurangan-kecurangan di pemilu selanjutnya,” kata Hadar.
Hadar juga menyampaikan bahwa pembiaran kecurangan pemilu seperti ini bisa mendatangkan permasalahan legitimasi bagi pihak yang terpilih nanti karena ketidakpercayaan masyarakat. Masalah ini juga akan meruntuhkan pandangan masyarakat dan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia.
“Kami berharap persoalan ini bisa dituntaskan melalui suatu proses hukum. Sehingga pihak yang terbukti melanggar, bisa dijatuhkan sanksi. Kami di koalisi tidak berpikiran untuk berusaha mengacak-acak atau menunda pemilu. Kami ingin memastikan pemilu bisa berlangsung tepat waktu, tapi dengan kualitas yang baik. Dan masalah ini harus dibenahi sekarang selagi kita masih punya waktu,” ucap Hadar.
Dalam audiensi tersebut, para anggota Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Koalisi dalam mengadvokasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah melihat bukti-bukti dugaan kecurangan yang ditampilkan Koalisi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung membuat rapat menjadi tertutup karena data-data yang ditampilkan sangat sensitif.
“Komisi II menerima audiensi teman-teman dalam rangka menjaga pemilu kita tetap berkualitas sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan yang sudah kita sepakati. Bahan-bahan yang teman-teman berikan ini akan kami jadikan catatan yang kita akan bahas dengan rapat kerja dengan mitra yang berkaitan, khususnya dengan mendagri dan penyelenggara pemilu. Kalau ada bahan-bahan yang masih kurang, mohon disampaikan kepada kami. Sehingga nanti saat kami berbicara nanti, itu berdasar dan faktual. Kami juga akan membahas laporan ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP jam 1 nanti,” kata Doli.
Komisi II DPR RI juga menyatakan akan mendukung gerakan Koalisi selama tidak menyebabkan penundaan Pemilu 2024. Koalisi mengapresiasi respon dan dukungan yang diberikan para anggota Komisi II DPR.
Menutup audiensi tersebut, Koalisi juga meminta agar Komisi II menjaga informasi yang disampaikan dengan mempertimbangkan situasi kerja di KPU daerah yang saat ini tidak lagi rukun dan kondusif.
“Saat ini teman-teman KPU di daerah sedang terancam. Hubungan kerja mereka sudah tidak rukun lagi, sudah berubah situasinya. Teman-teman yang sudah menolak kecurangan ini dikucilkan. Misalnya ada komisioner di tingkat daerah yang sekarang tidak boleh lagi melihat data karena dianggap sebagai pengkhianat yang akan membocorkan. Kami tidak ingin situasi ini terus terjadi sampai pemilu nanti. Mohon DPR bisa membantu untuk menata lembaga ini. Lembaga ini sudah rusak, sudah melakukan kecurangan secara berjamaah dan dianggap biasa saja,” kata Hadar.
Gerakan Koalisi Kawal Pemilu Bersih juga menggalang dukungan publik di laman petisi Change.org untuk melawan dugaan kecurangan pemilu. Dimulai dari awal tahun, petisi yang berjudul ‘DKPP Usut Tuntas Dugaan Kecurangan Proses Verifikasi Faktual yang Dilakukan KPU RI!’ ini sudah didukung 6 ribu orang.
“Kami juga meminta dukungan kepada masyarakat untuk mengawal masalah ini hingga pemilu kita bebas dari praktik kotor. Untuk menandatangani petisi, teman-teman bisa klik tautan www.change.org/jangancurangipemilu,” timpal Fadli Ramadhanil, anggota Koalisi dari Perludem.
