JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Bank Indonesia (BI), Senin 16 Desember 2024 malam. Penggeledahan ini diduga terkait penyalahgunaan program CSR yang tidak digunakan untuk peruntukannya.
Dilansir dari detik.com, penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Belum diketahui pasti ruangan apa saja yang digeledah KPK serta barang-barang apa saja yang dibawa.
“Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di kantor BI,” ucap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (17/12).
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada 19 September 2024 pernah membenarkan KPK tengah mengusut dugaan korupsi program CSR di BI.
“Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR-nya ada 100, yang digunakan hanya 50 dan 50 Sisanya tidak digunakan,” kata Asep.
Lalu Asep menjelaskan yang jadi masalah 50 tidak digunakan tersebut digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi.” Kalau itu digunakan misalkan yang tadinya untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Bikin jalan dan bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah,” terangnya.
Sementara itu, Perry Warjiyo selaku Gubernur BI kala itu, sangat menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK.
“BI ini sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu 18 September 2024.
BI dalam menjalankan program CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan dan prosedur yang telah berlaku. Mulai dari proses hingga pengambilan keputusan.
“Kami pastikan bahwa CSR atau PSBI (program sosial BI) itu mempunyai tata kelola ketentuan yang kuat dengan proses pengambilan keputusan yang berjenjang,” ungkapnya.
CSR atau PSBI, kata Perry, dilakukan dengan beberapa persyaratan. Pemberian harus kepada yayasan alias bukan individu. Yayasannya pun harus memenuhi persyaratan yakni merupakan lembaga hukum yang sah, programnya jelas dan konkret, serta jumlahnya sesuai standar BI.
“Untuk menentukan proyeknya itu juga dilakukan survei. Yayasan itu setelah menerima, menyalurkan dan menggunakannya juga ada laporan pertanggungjawaban,” tegas Perry.
Adapun CSR yang dijalankan BI terdiri dari tiga bidang. Pertama, pendidikan dengan program beasiswa yang disalurkan melalui universitas dengan penerima aktif tercatat 11 ribu dan total yang sudah diberikan mencapai ratusan ribu.
Kedua, untuk pemberdayaan yayasan yang bergerak di bidang ekonomi masyarakat seperti UMKM di berbagai daerah. Ketiga, yayasan yang bergerak di bidang rumah ibadah.(*)
