Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi akan diperkuat dengan Perda Anti Korupsi.
“Perda Pendidikan Anti Korupsi agar memperkuat penanganan pendidikan anti korupsi,” katanya.
Ia menyakini kesuksesan sebuah negara dibentuk dari sistem yang dapat memperkecil adanya perilaku korupsi. Ia menyebut, nantinya akan melibatkan KPK untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aspek lainnya.
“Kami akan libatkan KPK untuk menyusun APBD dan aspek lainnya. Mudah mudahan ini menjadi usaha yang bagus dari kita semua,” tutupnya. (*)
