TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rudy Chua mengkritisi pergantian General Manajer (GM) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) di wilayah tersebut sebanyak enam kali dalam setahun.
Menurut dia, pergantian GM ASDP Kepri tersebut tidak lazim terjadi dalam perusahaan milik negara. Pergantian pucuk pimpinan ASDP di Kepri itu pula menyebabkan pelayanan angkutan kendaraan, barang dan orang menjadi terganggu.
“Bagaimana mungkin program pelayanan penyeberangan Bintan-Batam dapat meningkat kalau dalam setahun terjadi pergantian GM hingga enam kali? Ini seperti main-main, yang tidak pernah saya lihat di perusahaan BUMN lainnya,” katanya.
Legislator asal Partai Hanura itu menegaskan dirinya tidak menyalahkan GM ASDP Kepri terkait penurunan kualitas pelayanan di kapal penyeberangan Batam-Bintan. Hal itu disebabkan GM PT ASDP Kepri tidak mungkin dapat membuat program dan melaksanakan program tersebut jika hanya 2-3 bulan menjabat di wilayah tersebut.
Program yang sampai sekarang belum terealisasi yakni pembangunan pelabuhan sandar kedua di Tanjunguban, Kabupaten Bintan, padahal sudah direncanakan sejak tahun lalu.
“Kami juga sulit melakukan koordinasi dengan pimpinan perusahaan itu membahas rencana itu, karena pemimpin baru harus menyesuaikan diri dengan kondisi di lingkungan kerja yang baru,” ujarnya.
Rudy mengingatkan Kementerian BUMN mengevaluasi kinerja PT ASDP, yang doyan mengganti GM di Kepri. Akibat kebijakan buruk itu, pelayanan penyerangan antarpulau menjadi terhambat.
Baca juga: ASDP Kaji Wacana Rute Baru Lintas Negara Batam-Johor Bahru Malaysia
Kondisi ini pula menghambat perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya distribusi barang dagangan.
“Jadi tidak mengherankan bila antrean panjang masih terjadi di parkiran Pelabuhan Roro Tanjunguban dan Batam, terutama saat hari libur panjang. Warga dapat mengantre hingga setengah hari untuk dapat masuk ke kapal roro,” ucapnya. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
