BATAM – Legislator Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin mempertanyakan izin reklamasi PT Blue Steel Industries (BSI) di Kabil, Kota Batam.
“Saya juga akan cek izin perusahaan ini. Kemudian tata ruangnya sendiri apa sudah benar, karena yang saya tahu RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sampai saat ini belum disahkan oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Wahyu Wahyudin selaku Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (10/03).
Ia menjelaskan, kegiatan reklamasi PT BSI janggal, karena sampai ke perairan serta meresahkan masyarakat. Menurutnya, proses reklamasi seharusnya dikombinasikan dan dilakukan dengan baik tanpa meresahkan masyarakat sekitar.
Apalagi hingga merusak lingkungan. Namun, apa yang dilakukan oleh PT BSI justru berdampak pada perairan dan mengancam mata pencarian para nelayan.
“Wilayah Kabil ini pantainya hanya di kampung panau dan itu sudah keruh. Tidak ada lagi mata pencarian lagi bagi nelayan,” lanjutnya.
Wahyu mengaku mendukung investasi yang ada. Akan tetapi, tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar yang sudah terlebih dahulu tinggal di kawasan tersebut.
“Ini harus segera diselesaikan. Agar masyarakat ini segera diperhatikan. Saya dukung investasi tapi jangan zolimi masyarakat,” tegas Wahyu.
Baca juga: Warga Kampung Panau Batam Unjuk Rasa Tolak Reklamasi PT BSI
Sebelumnya, warga Kampung Panau, Kabil, Kota Batam, menggelar unjuk rasa menolak reklamasi PT BSI pada Jumat (10/03).
Salah seorang perwakilan warga, Hasan mengatakan, ia dan ratusan warga kampung tua itu mengeluhkan aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh PT BSI.
Pasalnya, aktivitas perusahaan itu berdampak pada lingkungan yang menganggu kenyamanan warga. Mulai dari jalan berdebu, hingga pencemaran lingkungan di pesisir pantai Kampung Panau.
“Yang jelas perusahaan ini tidak ada iktikad baik. Apalagi sudah sampai ke bibir pantai. Ada mangrove, ada Pantai tergerus dan tertimbun,” katanya. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
