TANJUNGPINANG – Calon Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah berharap anggota DPRD Tanjungpinang periode 2024-2029 yang baru dilantik dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat.
Sebanyak 30 anggota DPRD Tanjungpinang periode 2024-2029 dilantik dan diambil sumpahnya, di Gedung Paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Senin 2 September 2024.
“Saya ucapkan selamat kepada anggota DPRD Tanjungpinang yang baru saja dilantik, masa bakti 2024-2029, semoga terus bekerja untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” ujar Lis, di Gedung DPRD Tanjungpinang.
Lis yang juga Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018, menjadi salah satu tamu undangan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Tanjungpinang periode 2024-2029.
Kebijakan pro masyarakat yang disampaikan Lis melihat dari kondisi Tanjungpinang saat ini. Menurutnya, diperlukan rumusan kebijakan yang betul-betul sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.
“Paling tidak sekarang DPRD itu adalah mitra dari pada pemerintah, mudah-mudahan hubungan kedua lembaga ini semakin baik dalam rangka menjalin hubungan baik, dan menjalankan program-program kebijakan yang pro rakyat,” ungkapnya.
“Artinya keberadaan lembaga di DPRD itu, yang sudah dirumuskan dalam produk hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagai mitranya itu adalah pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Lis, kehadiran dewan-dewan baru yang masih segar, dapat menjalin kemitraan yang baik dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga menciptakan suasana yang sejuk aman dan damai, mengingat sebentar lagi akan dilaksanakannya pesta demokrasi.
“Mudah-mudahan dengan keberadaan anggota DPRD yang baru dilantik ini tentunya akan menciptakan Tanjungpinang yang sejuk lagi kebijakan-kebijakan yang tidak sepihak, tapi paling tidak kebijakan ini adalah kebijakan antar dua lembaga,” ungkapnya.
Baca juga: Jadi Anggota DPRD Tanjungpinang Termuda, Dhiya Shafa: Ingin Memotivasi Generasi Muda
Lis mengumpamakan kebijakan pro masyarakat yang dimaksud seperti obat yang tepat penyembuh penyakit yang dibutuhkan penderita sakit hingga dapat sebuh. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah.
“Orang bilang masyarakat butuh obat sakit kepala atau panadol, masyarakatnya sedang sakit kepala tapi mungkin dikasi obat sakit gigi. Jadi, antara kebutuhan dengan kebijakan itu linier sehingga paling tidak permasalahan ekonomi dan persoalan lainnya di Tanjungpinang dapat teratasi dan menjadi lebih baik kedepannya,” ujarnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
