BATAM – Polemik Pulau Rempang hingga labuh jangkar menjadi pekerjaan rumah (PR) harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Persoalan itu diminta diselesaikan mantan Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kepri, Ahad (24/09).
Ismeth menilai, sejauh ini Kepri berjalan sesuai jalurnya. Namun, masih banyak hal-hal yang harus menjadi perhatian Pemprov Kepri dalam membangun daerah.
Termasuk di antaranya polemik Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, yang masih bergulir hingga saat ini.
“Secara keseluruhan memang sudah dalam track yang betul,” katanya.
Ismeth menilai, nasib ribuan warga Pulau Rempang saat ini sangat memperihatinkan.
Mereka merupakan warga asli Kepri sejak dahulu terancam terelokasi demi investasi senilai Rp11,5 miliar USD dari PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Xinyi Group asal Cina.
Padahal, mereka yang tinggal dalam 16 titik Kampung Tua telah tegas menolak relokasi.
“Memang harus ada hendaknya ada penyelesaian. Hargai mereka. Dari awal mereka tidak menolak investasi,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak seharusnya mendadak melakukan relokasi. Sebaiknya, pemerintah mempersiapkan tempat hunian warga dahulu jika ingin merelokasi.
Selain itu, perlu adanya kebijaksanaan dari pemerintah daerah selaku pengelola wilayah.
“Jadi, masalah relokasi jangan terburu-buru. Bangun dulu tempatnya. Atau kalau mau bangun industri, bangun sebelah sini (lainnya). Jangan terus main relokasi. Kaget mereka,” ucapnya.
Di sisi lain, Ismeth juga menyinggung pemerintah pusat agar tidak serta-merta memberikan instruksi relokasi.
“Emangnya binatang mereka digusur sana dan sini. Kita di Batam dulu banyak relokasi. Tak ada masalah. Terakhir kita relokasi warga Duriangkang. 3000 orajg ke Piayu. Tenang-tenang Aja,” lanjut Ismeth.
Selain masalah Pulau Rempang, Gubernur Kepri pertama itu melanjutkan, PR Pemprov Kepri berikutnya terkait pendidikan di daerah-daerah. Misalnya saja dengan memberikan beasiswa kepada putra putri daerah.
Pasalnya, sejauh ini cukup banyak generasi muda di pulau-pulau yang putus sekolah.
“Beasiswa untuk generasi muda yang mau masuk sekolah dan perguruan tinggi ditambah lagi. Banyak anak muda yang putus sekolah. Terutama di pulau-pulau,” tuturnya.
Kemudian bidang ekonomi yang perlu diperhatikan Pemprov Kepri. Menurut Ismeth, program-program pemerintah seharusnya dapat menurunkan angka kemiskinan.
“Tinggal fokus lagi agar angka kemiskinan turun dan lapangan kerja terbuka. Kalau tidak bisa turunkan angka kemiskinan, berarti program gagal,” tuturnya.
Kemudian beberapa program pembangunan daerah lainnya yang sudah positif saat ini terus dilanjutkan.
“Namun, desa-desa tertinggal diteruskan, beasiswa ditingkatkan, bantuan UMKM digalakkan,” tuturnya lagi.
Labuh Jangkar
Ismeth menegaskan, pemerintah daerah seharusnya galak dalam melobi pendapatan daerah pada labuh jangkar. Pasalnya, aktivitas tersebut berada di Kepri. Tetapi, Kepri hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
“Supaya pemerintah daerah lebih galak lagi rebut dana dari labuh jangkar. Tak bisa bilang gagal. Mesti direbut,” kata Ismeth.
Ia mencontohkan, pada masa ia menjabat dahulu Pemprov Kepri dapat membatalkan rencana pemerintah pusat pada izin penggunaan laut Natuna untuk Singapura.
Pada saat itu, Singapura hendak menggunakan Laut Natuna sebagai lokasi latihan perang.
“Pemprov tak pernah diajak berunding. Apa yang kita lakukan? Kita tolak. Tulis surat ke presiden. Akhirnya tidak jadi karena kasihan orang Natuna,” ujarnya.
Baca juga: Paripurna Istimewa HUT Ke-21 Kepri Singgung Penyelesaian Rempang
Oleh sebab itu, labuh jangkar seharusnya lebih mudah untuk direbut lagi. Terlebih, aktivitas itu memang tampak jelas di Kepri.
“Kelihatan kok kita tidak bisa dapat dananya? Saya sudah bilang ke Gubernur. Tidak bisa seperti ini,” tegasnya.
Ismeth berharap Provinsi Kepri akan menjadi lebih baik lagi dan semakin maju ke depannya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengakui masih banyak PR yang harus pemprov kerjakan. Untuk itu, pihaknya akan memacu para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja maksimal.
“Ya seperti soal konektifitas, disparitas pembangunan antar wilayah seperti Natuna-Anambas-Lingga yang harus kita pacu. Begitu juga Karimun, Tanjungpinang, dan Bintan,” tuturnya.
Ansar memastikan, pihaknya juga akan berupaya mewujudkan peningkatan ekonomi di berbagai daerah.
Hal itu lantaran triger ekonomi Kepri tidak hanya berpaku di Pulau Batam yang berkembang pesat saat ini.
“Kita dorong agar trigger ekonomi kita tidak hanya terpusat ke Batam. Kita pacu juga soal lapangan kerja dan investasi,” tuturnya.
“Setiap investasi yang mausk harus kita fasilitasi dengan baik. Dengan prinsip kesetaraan bersama masyarakat,” tambah Ansar. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
