Tidak Transparan
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Novaliandri Fathir menilai, kebijakan Pemko Tanjungpinang sering tidak transparan. Salah satunya, tentang penggunaan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.
Fathir menyebut, hingga saat ini DPRD Kota Tanjungpinang mempertanyakan dan meminta perubahan terakhir daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2021 Pemko Tanjungpinang. Namun sayangnya, Pemko Tanjungpinang tidak bisa memberikan datanya.
“Jumat kemarin, kami rapat bersama TAPD meminta data DIPA terakhir. Mereka tidak bisa memberikan datanya. Alasannya, belum siap dan macam-macamlah. Intinya, apa yang kami minta, tidak bisa memberikan,” kata Fathir kepada ulasan.co.
Fathir pun mempertanyakan apakah Pemko Tanjungpinang serius atau tidak dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi katanya, soal penanganan COVID-19 yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Soal anggaran yang direfocusing itu, hingga kini kami belum nampak kegiatan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menyentuh ke masyarakat. Jadi kami meminta kepada Walikota Rahna untuk serius,” sebutnya.
Politisi Partai Golkar Tanjungpinang ini, juga mempertanyakan ke mana anggaran refocusing COVID-19 saat ini digunakan. Ia menilai Pemko Tanjungpinang tidak transparan mengenai penggunaan refocusing anggaran COVID-19 dan perubahan terakhir DIPA.
“Kami sebagai wakil rakyat, jelas ingin meminta penjelasan. Mana datanya. Zaman sekarang ini semua bisa mengakses data, tapi mereka tidak bisa memberikan data,” tegasnya.
Berdasarkan rapat internal, lanjut Fathir, DPRD Kota Tanjungpinang akan menyurati secara resmi Pemko Tanjungpinang untuk mempertanyakan penggunaan dana yang di refocusing tersebut.
“Kami juga akan memberikan tembusan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), agar bisa menjadi perhatian khusus terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang,” pungkasnya. (*)
(Tim Redaksi)
