JAKARTA – Markas Besar Militer Korea Selatan (Korsel) dilaporkan bakal melarang penggunaan iPhone bagi tentaranya mulai Juni 2024 mendatang dengan alasan keamanan.
Langkah tersebut tengah menjadi pertimbangan, menyusul kekhawatiran potensi kebocoran informasi yang bersifat sensitif melalui teknologi rekaman suara yang kian meningkat.
Sejumlah sumber, Selasa 23 April 2024 yakni sekelompok perwira tinggi Korsel yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, markas besar Angkatan Udara mengeluarkan pengumuman internal di server intranet militer pada Kamis 11 April.
Pengumuman itu berisikan instruksi tentang larangan penggunaan perangkat apa pun yang mampu merekam suara, terutama yang memiliki fitur mengizinkan aplikasi pihak ketiga untuk mengontrol fungsi-gungsi pada gawai tersebut.
Beberapa sumber menuturkan, iPhone menjadi salah satu perangkat yang disebut-sebut dalam larangan yang berlaku mulai 1 Juni 2024 ini.
Sementara itu, perangkat lain seperti jam tangan pintar dan perangkat wearable juga ikut masuk dalam larangan tersebut.
Sumber tersebut mengklaim, ponsel pintar berbasis Android yang merupakan produk dari Samsung Electronics akan dikecualikan.
Melansir dari The Straits Times, dokumen tersebut secara eksplisit juga menyatakan bahwa membawa iPhone akan sepenuhnya dilarang.
Adapun alasannya, iPhone tidak sepenuhnya mematuhi batasan yang digariskan oleh National Defense Mobile Security, sebuah aplikasi pengelolaan perangkat seluler yang dioperasikan oleh otoritas militer.
Menurut dokumen tersebut, keputusan untuk melarang iPhone di kalangan militer berasal dari pertemuan gabungan yang diadakan oleh markas besar angkatan darat, laut, dan udara, yang berlokasi di Gyeryongdae di provinsi Chungcheong Selatan.
Markas besar militer Korsel juga dilaporkan telah melakukan uji coba terhadap larangan tersebut sejak April.
Jika larangan ini diperpanjang, kemungkinan larangan tersebut akan meluas ke luar wilayah Gyeryongdae dan mencakup semua unit lain di seluruh negeri.
Sekadar menambahkan, saat ini ada sekitar 10.000 personel militer termasuk sekitar 6.000 petugas yang bertugas di pusat pertahanan Gyeryongdae.
Jika larangan ini diperluas ke semua unit di bawahnya, hal itu akan berdampak pada hampir 500.000 personel militer Korsel.
