BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebutkan, tidak akan berdampak negatif bagi Provinsi Kepri jika Natuna dan Anambas jadi provinsi baru.
Bahkan Ansar merestui Natuna dan Kepulauan Anambas dimekarkan menjadi provinsi sendiri. Menurutnya, akan lebih fokus mengurus 5 kabupaten/kota ke depannya.
“Kita dukung. Itu kan wilayah perbatasan. Rentang kendalinya cukup jauh. Kalau bicara syarat belum memenuhi. Tapi kalau bicara kedaulatannya, diskresi apapun bisa dikalahkan,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Jumat (27/01).
Ansar menjelaskan, Natuna dan Anambas bisa saja dimekarkan menjadi provinsi baru seperti yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu. Pemekaran itu terjadi dengan alasan kedaulatan, serta rentang kenali yang cukup jauh dengan ibu kota provinsi.
Menurutnya, Kepri juga memiliki sejarah yang hampir serupa dengan Papua saat pemekaran dari Provinsi Riau. “Apa salahnya Natuna dan Anambas berkembang. Semakin kecil yang kita urus, semakin kecil juga beban kita dan lebih fokus,” terangnya.
Kendati demikian, Ansar mengungkapkan, pembahasan pemekaran tersebut belum sampai ke pusat. Hal itu karena pihaknya masih menunggu bahan pembahasan dari masing-masing kabupaten serta rekomendasi dari DPRD.
“Kita masih tunggu bahannya dulu dari mereka. Setelah itu, tunggu rekomendasi dari DPRD dan juga pemerintah kabupaten. Jadi nanti yang kita urus hanya lima kabupaten/kota saja,” tambah Ansar.
Jika Natuna dan Anambas menjadi provinsi baru, maka Kepri hanya memiliki 5 kabupaten/kota. Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota provinsi, kemudian Batam, Kabupaten Bintan, Karimun serta Lingga.
Baca juga: Ansar Ahmad Paparkan Strategi Kepri Menangangi Pandemi Covid-19 Dalam Rakornas PC-PEN
