BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Badan Pengusahaan (BP) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menjamin hak warga Pulau Rempang terpenuhi jika terelokasi.
“Yang jelas DPRD berharap, relokasi dilakukan dengan cara yang baik dan hak masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Senin (04/09).
Ia meminta agar BP maupun Pemkot Batam mengganti sejumlah sarana yang ada menjadi lebih baik di lokasi yang baru.
Tidak boleh ada satu pun hak warga yang terlewatkan demi investasi dari PT Mega Elok Graha (MEG) dan Xinyi Group. Dengan demikian, warga tetap mendapatkan kehidupan yang layak meski harus berpindah.
“Kan tidak boleh ada yang dihilangkan. Para guru dan sekolah juga harus dikaji dulu. Kan harus menjadi lebih baik. DPRD memperhatikan hak-haknya jangan sampai hilang,” tuturnya.
“Kami minta memerikan yang terbaik mulai dari pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana. Caranya bagaimana? pemerintah yang mengatur,” tambah Nuryanto.
Baca juga: Warga Rempang-Galang Akan Gelar Salat Hajat Tolak Penggusuran Kampung Tua
Sementara itu, hingga saat ini rencana relokasi masih mendapatkan penolakan masyarakat setempat. Mereka tak rela jika harus pergi dari tanah yang telah mereka tinggali secara turun temurun itu.
Terakhir, warga berencana menggelar salat hajat untuk menolak rencana penggusuran kampung tua di daerah tersebut, akibat terdampak dari pembangunan Rempang Eco-City.
Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang-Galang, Suardi mengatakan, pelaksanaan salat hajar terpusat di Tanjung Kertang, Rempang Cate, Selasa (05/09) malam.
Suardi mengatakan, tujuan dari perlaksanaan salat hajat untuk menyampaikan kepada Tuhan niat dari seluruh masyarakat agar tidak digusur.
“Kekuatan paling tertinggi adalah Allah kita behahat kepada Allah. Semoga acara kita berjalan lancar,” kata Suardi, Senin. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
