Partai Demokrat dan PKS Siapkan Hak Interpelasi untuk Bupati Bintan

Kantor Bupati Bintan, (foto: istimewa).

BINTAN – Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyiapkan hak interpelasi untuk Bupati Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Roby Kurniawan.

Hak interpelasi itu akan digulirkan kepada Roby terkait lambannya proses pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Bintan.

Kepala Bidang Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Kepri, Mochamad Djuanda menuturkan, saat ini masalah pemilihan Wabup Bintan menjadi atensi karena tidak kunjung ada kejelasan. Partai Demokrat akan menggunakan hak interpelasi untuk menggesa proses ini.

“Kami sedang siapkan surat resmi melalui rapat resmi terkait masalah ini di Batam,” kata Djuanda, Rabu (14/06).

Hal senada pun disampaikan, Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bintan, Atrianedi, yang juga menegaskan akan menggunakan hak politik untuk menggesa proses pemilihan Wabup Bintan.

“Kami sudah diskusi dan sepakat dengan jajaran pengurus provinsi agar menggunakan hak politik, yakni hak bertanya, apa yang melandasi bupati menunda proses ini begitu lama,” tegasnya.

Atrianedi menyampaikan, komunikasi PKS dengan Partai Golkar Bintan terkait rekomendasi usulan dua nama sudah dilakukan, bahkan sudah selesai di Partai Golkar. Namun, setelah dikomunikasikan kembali ke bagian pemerintahan Pemkab Bintan, rekomendasi Partai Golkar justru belum sampai untuk diproses lebih lanjut.

“Kami baru berkomunikasi dengan Ketua Golkar Bintan kemarin, katanya, berkas itu sudah selesai di Partai Golkar Bintan dan sudah diteruskan ke Bagian Pemerintahan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kabag Pemerintahan Pemkab Bintan, Pilihan menyampaikan, pihaknya belum menerima surat rekomendasi dari Partai Golkar. “Belum (ada rekomen Golkar),” ucapnya.

Baca juga: Demokrat Kepri Ultimatum Bupati Bintan Soal Pemilihan Wabub Bintan

Dampak dari proses yang begitu alot, bukan tidak mungkin komunikasi antar Pemerintahan dan DPRD menjadi terhambat. Hal itu terbukti saat Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, sejumlah anggota Dewan Walk-out dari ruang rapat Paripurna. Hal ini sebagai bentuk perlawanan para legislator terhadap keseriusan Pemkab dalam proses pengisian Wabup di Bintan. (*)

Ikuti Berita Lainnya diĀ Google News