Ia mengatakan khusus untuk posisi tersebut adalah berasal dari internal Pemerintah Provinsi Kepri. Dan berharap dengan adanya tambahan waktu pendaftaran ini, peminat yang mendaftar makin bertambah.
Seperti diketahui dalam kurun waktu 2009-2011 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati 22 temuan tidak wajar dalam hal penggunaan anggaran oleh Direksi PT. Pembangunan Kepri.
Namun tidak ada satu pun temuan tersebut yang bisa diselesaikan oleh perusahaan plat merah milik Pemprov Kepri tersebut. Adapun hutang BUMD itu tembus sebesar Rp14 miliar.
Oleh : Antara
Editor : MD Yasir
