Tanjungpinang – Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang Zamzami A Karim menilai survei atau polling mendesak Wali Kota Tanjungpinang Rahma mundur dari jabatanya sesuatu hal yang wajar.
Menurut Zamzami, polling yang beredar di media sosial itu bisa dikatakan sebuah ungkapan seseorang atau sekelompok orang yang tidak puas cara dilakukan Wali Kota Rahma dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Kalau ini dalam segi aspirasi masyarakat atau sekelompok orang ya itu wajar,” kata Dosen itu di Tanjungpinang, Kamis (15/7).
Baca juga: Beredar Survei Lengserkan Wali Kota Rahma
Zamzami juga menilai pertanyaan polling yang dilakukan itu juga tendensius. Semestinya kalimat mundur atau tidak itu lahir hasil responden.
“Pertanyaan Apakah anda setuju Rahma di desak mundur sebagi Wali Kota Tanjungpinang, kalau dalam metodologi itu sudah tendensi,” ucapnya.
Zamzami menjelaskan, biasanya survei itu dilakukan lembaga-lembaga baik itu indenpeden maupun dari partai politik. Namun, katanya, melakukan suatu survei juga membahas tata cara atau mekanism penarikan samplingnya.
“Biasanya survei itu ada penanggungjawab, kalau yang beredar itu bentuk polling,” pungkasnya.
Pewarta: Afriadi
Redaktur: Albet
