Menurut Morrison, dirinya sudah menyinggung topik itu ketika melakukan pembicaraan dengan sang presiden Prancis –bahwa Australia kemungkinan membatalkan kesepakatan proyek kapal selam 2016 dengan sebuah perusahaan Prancis.
Morrison mengakui hubungan Australia-Prancis menjadi rusak tetapi bersikeras dia telah memberi tahu Macron pada Juni bahwa Australia telah merevisi pemikirannya.
“Kami makan malam cukup lama di Paris. Saya memperjelas kekhawatiran kami yang sangat signifikan perihal kemampuan kapal selam konvensional untuk menghadapi lingkungan strategis baru yang kami hadapi,” katanya kepada 5aa Radio.
“Saya sudah menjelaskan secara rinci bahwa ini adalah masalah yang perlu diambil Australia untuk kepentingan nasional kami.”
Pengumuman Prancis muncul ketika Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne berbicara di lembaga kajian American Enterprise Institute di Washington. Payne tidak memberi sinyal bahwa dirinya tahu soal penarikan tersebut.
Mengacu pada kesepakatan kapal selam, Payne mengatakan keputusan komersial dan strategis seperti itu sulit untuk dikelola.
Tetapi ketika menanggapi sebuah pertanyaan, dia mengatakan “tentu saja” Prancis tetap menjadi sekutu yang berharga.
“Saya benar-benar mengerti kekecewaan itu,” katanya.
“Tugas saya adalah bekerja sekeras yang saya bisa, untuk memastikan bahwa mereka memahami nilai yang kami tempatkan pada peran yang mereka mainkan dan memahami nilai yang kami tempatkan pada hubungan bilateral dan upaya yang ingin kami terus lakukan bersama.”
Ketegangan hubungan di antara sekutu-sekutu lama itu terjadi ketika Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya mencari dukungan lebih luas di Asia dan Pasifik di tengah kekhawatiran soal peningkatan pengaruh China, yang semakin agresif.
Prancis akan mengambil alih kepresidenan Uni Eropa, yang pada Kamis merilis strateginya untuk Indo-Pasifik, seraya berjanji mengupayakan kesepakatan perdagangan dengan Taiwan serta mengerahkan lebih banyak kapal untuk menjaga rute laut tetap terbuka.
Pierre Morcos, peneliti tamu pada lembaga kajian Center for Strategic and International Studies di Washington, menyebut langkah Prancis itu “bersejarah.”
“Kata-kata meyakinkan seperti yang terdengar kemarin dari Menlu Blinken tidak cukup untuk Paris, terutama setelah pihak berwenang Prancis mengetahui bahwa proses pembuatan perjanjian itu berlangsung selama berbulan-bulan,” katanya. (*)
Pewarta: Antara
Redaktur: Muhammad Bunga Ashab
