JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membuka kembali rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada akhir September mendatang.
Menpan-RB Azwar Anas mengatakan, saat ini sedang menyiapkan rekrutmen PPPK tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat.
Terkait rencana prekrutan PPPK akhir September ini, Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah, yang dilansir dari cnnindonesia.
“Kalau lihat time table-nya, ini cukup mepet waktunya dan harus tuntas persiapannya. Karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya. Kita harus melipatgandakan kecepatan bekerja,” kata Azwar dikutip dari situs resmi Kemenpan-RB, Senin (12/9).
Beberapa hari ini, Kemenpan-RB akan menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Ia menyebut, tenaga kesehatan berperan penting dalam program prioritas presiden Jokowi, seperti prevalesi stunting hingga penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Azwar juga menegaskan, pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
Sebagai solusi penataan tenaga kesehatan non-ASN, lanjut Azwar, pemerintah akan mempercepat validasi data serta menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan.
“Soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya. Mengingat ada ketimpangan sebaran nakes, sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris,” kata Azwar.
“Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas,” imbuhnya.
Baca juga: Guru Pesantren dan PAUD Bakal Dapatkan Tunjangan
