Tanjungpinang – Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perbincangan hangat setelah Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan delapan nama yang lolos seleksi administrasi calon Sekdaprov Kepri pada Kamis, 2 September 2021 lalu.
Kedelapan nama itu merupakan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Kota Batam, Kabupaten Bintan hingga Kabupaten Anambas. Diantaranya yakni Sekda Kota Batam Jefridin dan Sekda Kebupaten Bintan Adi Prihantara, Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri Misni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri Sardison.
Kemudian, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepri Misbardi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Anambas Masykur, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Raja Azmansyah, dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam Yusfa Hendri.
Belakangan, setelah tahapan hampir habis dilewati kedelapan calon Sekdaprov Kepri itu, muncul spekulasi ditengah masyarakat bahwa tiga nama yang bakal diusulkan ke Kemendagri adalah Adi Prihantara, Jefridin dan Sardison. Bahkan ketiga nama ini bermunculan di pemberitaan media di Kepri.
Jefridin Tak Diusulkan Gubernur Kepri ke Kemendagri
Beredar foto bahwa nama Jefridin tak diusulkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad ke Kemendagari sebagai calon Sekdaprov Kepri.
Padahal sudah ramai diberitakan nama Jefridin masuk, salah satu dari tiga nama yang diusul Gubernur Kepri ke Kemendagari.
Dari foto yang diterima redaksi Ulasan.co, nama yang diusulkan Gubernur Kepri ditandatangani Ketua Pansel JPTM Provinsi Kepri Hamdani tertanggal 8 Oktober 2021 adalah Adi Prihantara, Misni dan Sardison.
Jefridin Mengaku Kecewa
Jefridin angkat suara perihal namanya tak diusulkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad ke Kemendagri terkait hasil akhir seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda).
Jefridin mengaku bangga telah mengikuti proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, meski tidak terpilih.
“Di satu sisi saya berbangga karena saya bisa ikut di situ, persoalan jadi atau tidak itu tergantung usernya,” ujar Jefridin melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (09/10).
Dalam beberapa hari terakhir nama Jefridin sempat ramai diberitakan sebagai salah satu nama calon sekda yang diusulkan Gubernur Kepri ke Kemendagri.
Namun pada akhirnya, nama Jefridin tak ada setelah beredar foto tiga nama yang lulus seleksi akhir yang ditandatangani Ketua Pansel JPTM Sekda Kepri Hamdani tertanggal 8 Oktober 2021. Tiga nama yang lulus adalah Adi Prihantara, Misni dan Sardison.
Menanggapi tidak ada namanya yang diajukan ke Kemendagri, Jefridin mengatakan, dirinya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga menaati segala aturan yang ada.
“Saya ini ‘kan ASN, yang saya kedepankan adalah aturan,” ujar Jefridin.
Walau merasa bangga telah mengikuti seleksi itu, Jefridin juga merasa kecewa dengan tahapan seleksi calon Sekda Kepri. Sebab, Jefridin yakin di antara delapan orang calon yang mendaftar secara administrasi paling lengkap karena telah mengikuti Diklatpim Tingkat 1.
“Begitu juga persyaratan lainnya, saya sudah lima tahun menjadi sekda. Saya juga paham apa yang yang harus dikerjakan sekda untuk membantu kepala daerah dalam membangun,” ujarnya.
Menurut Jefridin, tugas sekda itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang di dalam aturan tersebut menyebutkan tugas dan fungsi sekda dalam membantu kepala daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Terkait langkah yang diambil usai namanya tidak ikut diusulkan ke Jakarta, Jefridin menegaskan bahwa dirinya ialah ASN dan ikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau saya ikut aturan. Saya ingin provinsi ini bisa melaksanakan pembangunan dengan baik, apalagi kondisi ekonomi kita ini sedang terpuruk karena Pandemi, saya tidak mau membuat kegaduhan,” ujarnya.
Jefridin mengatakan, siapapun yang terpilih sebagai Sekda Kepri diharapkan bisa membawa perubahan dalam membantu kepala daerah melakukan pembangunan.
“Prinsipnya siapa pun diantara ketiga nama itu kita dukung, karena sebagai masyarakat Kepri kita ingin percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di Kepri, itu yang sangat penting,” tutupnya.
Kealfaan Jefridin Netral Suasana Politik
Pengamat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Alfiandri menilai, tidak masuknya Jefridin dalam daftar nama calon Sekdaprov Kepri yang diusulkan ke Kemendagri merupakan kebijakan tim Panitia Seleksi (Pansel) yang masih menimbulkan pertanyaan.
Menurutnya, banyak hal dapat menjadi perhatian pada keputusan tidak lolosnya Sekda Kota Batam itu.
“Kita bisa lihat nilainya bagaimana, persiapan pak Jefridin pun bagaimana, itu kebiwabaan panitia seleksi. Mungkin bisa saja ada hal tertentu yang tidak lulus,” kata Alfiandri, Minggu (10/10).
Ia pun mengaku tidak tertarik untuk memberikan komentar terlalu dalam untuk hal tersebut.
Ia menjelaskan, masyarakat tidak boleh terbawa dengan suasana selama ini yang membagi antara kubu Bintan dan kubu Batam. Pasalnya, setiap pegawai tentunya harus bersedia bekerja dimana saja saat sudah dinyatakan lulus.
Lanjutnya, Indonesia saat ini telah menganut pada sistem birokrasi modern. Selain itu, Alfiandri menegaskan, tidak boleh ada kubu dalam sistem birokrasi.
“Birokrasi terlepas dari hal itu (berkubu),” tegasnya.
Ia pun beranggapan bahwa lebih baik masyarakat berfikir ke depan dengan lebih memperhatikan proses yang akan berjalan. Terlebih lagi saat ini sudah ada tiga nama yakni Adi Prihantara, Misni, dan Sardison.
Misni Dianggap Calon Terbaik
Alfiandri menilai, Misni merupakan jalan tengah terbaik untuk menjadi Sekdaprov Kepri.
Menurutnya, Misni merupakan sosok yang tidak memiliki kepentingan apapun. Hal itu menjadi alasan Misni mampu menjembatani dan menjadi poros dari konflik antar Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.
“Kita harus jujur. Ada perseteruan antara Gubernur dan wakil gubernur walaupun sekarang seperti ditutupi,” ujarnya via seluler pada Minggu (10/10).
Lanjutnya, apabila Adi Prihantara yang menjadi Sekdaprov Kepri, ia khawatir akan publik akan meminta transparansi naiknya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabuapten Bintan tersebut. Hal itu lantaran Adi Prihantara dan Ansar Ahmad terkesan memiliki hubungan yang lebih dekat dibanding dua calon lainnya.
Selain itu, ia juga khawatir naiknya akan Adi Prihantara akan mengubah makna Open Bidding di pikiran masyarakat.
“Bisa jadi kepentingan, untuk mengamankan langkah gubernur,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, jalannya pemerintahan harus terlepas dari kepentingan-kepentingan tertentu.
Baginya, Misni mampu menjadi penengah atau jembatan penghubung antara Pemprov Kepri dengan Pemerintah Pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri.
“Adi sudah teruji sebagai sekda, Bu Misni sudah cukup lama menjadi Kabiro Pemerintah dan sekarang jadi Kadis Pemberdayaan Perempuan, Pak Sardison lulusan sekolah pamong dan jadi pimpinan di daerah,” ucapnya.
Ia pun berharap Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak melakukan intervensi terhadap pengisi kursi Sekdaprov Kepri itu.
Selain itu, Sekdaprov Kepri juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Kepri serta mampu membangun koordinasi yang lebih baik.
Sebelumnya, berdasarkan hasil seleksi oleh Pansel, terdapat tiga nama yang masuk dalam usulan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketiga nama itu yakni Adi Prihantara, Misni, dan Sardison.
