JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Indonesia perlu waspada lantaran ada informasi 28 negara sudah antre ke International Monetary Fund (IMF).
Jokowi mengungkapkan, 28 negara yang antre di IMF tersebut dikarenakan kondisi perekonomiannya tidak stabil. Sebab itu, ia mengimbau Indonesia perlu waspada agar tidak mengalami hal serupa.
Ia juga mengatakan, saat ini kondisi ekonomi global dipenuhi dengan ketidakpastian. Tidak hanya itu, konfrontasi geopolitik dan perubahan iklim membuat banyak negara terancam apabila tidak berhati-hati.
“Saya dapat informasi dari pertemuan di Washington D.C, 28 negara sudah antre di markasnya IMF untuk menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme, tetapi yang lebih penting hati-hati dan waspada,” ujar Jokowi di Investor Daily Summit dikutip dari cnnindonesia, Selasa (11/10).
Meski situasi dunia diliputi ketidakpastian, Jokowi mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen, pada kuartal II 2022 disebut harus disyukuri sambil tetap waspada.
Jokowi juga menyampaikan, pemerintah berupaya menjaga tingkat inflasi dengan mengatasi langsung ke sumber masalah utamanya yaitu kenaikan harga barang.
Baca juga: Utang Indonesia Meningkat Lagi, Tembus Rp7.236 Triliun
Pemerintah telah mendesain untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, yang penuh tantangan dan tekanan seiring melemahnya perekonomian tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengatakan, para menteri telah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai sidang kabinet yang digelar, Senin (8/8) lalu.
Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mengalami pelemahan sementara inflasi meningkat tinggi.
“Bapak Presiden meminta APBN tetap dijaga kredibel dan sustainable atau sehat. Kombinasi ini yang harus dijaga,” tandasnya.
Ini artinya, ekonomi global di 2023 akan melemah, dan inflasi dunia akan naik 6.6 persen. Sedangkan negara berkembang pada level 9.5 persen naik 0.8 persen.
“Inilah yang harus kita kelola di dalam negeri, kami terus meramu kebijakan fiskal dan moneter agar tetap efektif dan kredibel,” terangnya.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Tantangan APBN 2023 Penuh Tekanan
