JAKARTA – Sebanyak 38 kementerian atau lembaga (K/L) akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan September 2024 mendatang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa 38 K/L yang akan pindah ke IKN sudah dilakukan penilaian serta melalui pembahasan pada rapat yang digelar berkali-kali.
“Jadi sekarang sudah langsung 38 K/L. Tidak kaya dulu konsepnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu 17 April 2024.
Anas pun menyebutkan, Penilaian yang dimaksud adalah mempertimbangkan urgensi keberadaan kementerian tersebut untuk segera ada di ibu kota baru.
“Hasilnya, yakni tingkat kementerian dan lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon 1 di 38 kementerian lembaga,” sambung dia dikutip dari cnbcIndonesia.
Dia menambahkan, pemindahan kementerian dan lembaga lainnya akan berlangsung secara bertahap di masa-masa selanjutnya.
Untuk tahap pertama ini, lanjut dia, pemerintah memperkirakan akan ada 11.916 ASN yang ikut dipindahkan. Pemindahan itu dilakukan dengan menimbang ketersediaan hunian dan infrastruktur yang ada di IKN.
“Oleh karena itu, kalau prioritas pertama 11.916, prioritas kedua ada 6.000, prioritas ketiga ada 14.000. jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapat update dari menteri PUPR yang menyiapkan infratrukturnya dan Otorita IKN,” ungkapnya.
Berikut daftar 38 K/L yang akan pindah ke IKN di tahap pertama:
1. Setjen DPR
2. Setjen DPD
3. Setjen MPR
4. Setjen BPK
5. Mahkamah Agung
6. Komisi Yudisial
7. Kemenko Marves
8. Kemenko Perekonomian
9. Kemenko Polhukam
10. Kemenko PMK
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Dalam Negeri
13. Kementerian Luar Negeri
14. Kementerian Hukum dan HAM
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian PUPR
17. Kementerian PPN/Bappenas
18. Kementerian PAN-RB
19. Kementerian ATR/BPN
20. Kementerian Setneg
21. Kementerian LHK
22. Kementerian ESDM
23. Kementerian Kesehatan
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Kominfo
26. Sekretariat Kabinet
27. BMKG
28. Bapanas
29. BPIP
30. BIN
31. KSP
32. BSSN
33. BNPB
34. Wantimpres
35. KPK
36. Kejaksaan
37. BPKP
38. BNPP
