BATAM – Besaran total anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk warga yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih kurang.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan, hal itu disebabkan kurangnya anggaran tersebut terjadi di Kota Batam yang memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov Kepri) dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan bersama-sama mengupayakan anggaran BLT, untuk warga yang diprediksi mencapai 40 ribu keluarga itu.
“Kalau kebutuhan anggaran Rp14 miliar, dan saat ini cuma ada Rp5 miliar. Kita sumbang Rp4 miliar. Nanti Batam yang tambah,” kata Ansar, Selasa (13/09).
Pemprov Kepri telah menganggarkan dana hingga Rp29 miliar, untuk memberikan BLT melalui kabupaten/kota. Nantinya masing-masing keluarga akan mendapatkan BLT senilai Rp300 ribu sebanyak satu kali pemberian.
Saat ini pembagian BLT itu masing menunggu pengesahan DPRD Kepri perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), serta balasan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca juga: 78 Ribu Warga Kepri Bakal Dapat BLT BBM
“Masih menunggu dan surat dari BPKP. Kalau tak dibenarkan, kita cari cara lain,” lanjut Ansar.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Ia menjelaskan, kekurangan itu seharusnya menjadi tugas Pemprov Kepri dan kabupaten/kota untuk saling berkoordinasi.
Pasalnya, Pemprov Kepri juga tidak mampu menanggung beban seluruh BLT itu.
“Perlu koordinasi. Kalau speenuhnya diserahkan ke Kepri, tetapi Kepri juga kurang mampu. Ini sama-sama saling mengganggarkan abupaten/kota juga masih minus,” katanya.
Ia memperkirakan, jumlah kekurangan yang diperkirakan itu akan lebih besar. Hal itu lantaran masih banyaknya laporan yang ia terima soal warga yang tak dapat bantuan.
Wahyudin meminta, agar penyaluran bantuan itu harus benar-benar tranparansi dan tepat sasaran.
“Harus benar-benar transparan dan merata dan ada koordinasi hingga pusat karena pusat yang naikkan harga BBM. Kami akan pantau hal itu. Kalau bisa juga dari aparat penegak hukum,” tegasnya.
Penyataan serupa juga disampaikan anggota DPRD Kepri lainnya, Rudi Chua. Ia menilai, kebijakan menaikkan harga BBM hingga memberikan BLT justru memerikan lubang yang cukup besar untuk Pemda di Kepri.
Baca juga: Pemkab Natuna Siapkan Rp2 Miliar untuk BLT dan Subsidi Transportasi
Akibatnya, lanjut Rudi, beban anggaran Pemda di Kepri menjadi lebih berat dari sebelumnya. Lantaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat tak mecakup keseluruhan data DTKS yang di dalamnya terdapat sejumlah program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan beberapa program lainnya.
“Sampai sekarang yang dapat bantuan yang BPNT. Itu menimbulkan permasalahan untuk Pemda,” ujarnya.
Rudi mengungkapkan, jika hanya untuk membantu warga nelayan, ojek online, dan transportasi umum, maka anggaran di Kepri sudah mencukupi.
Akan tetapi hal itu justru akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, saat sejumlah warga yang masuk dalam DTKS namun tak mendapatkan bantuan. Terlebih lagi, DTKS yang digunakan merupakan data yang 2021 lalu.
“Lubang yang ditinggalkan pemerintah pusat itu masih besar. Tadinya dikira pusat sudah mengcover seluruhnya. Rupanya belum,” lanjutnya.
Dengan demikian, kata Rudi, mau tidak mau Pemda harus menanggung beban yang ditinggalkan oleh Pemerintah Pusat.
“Apakah saat presiden menyampaikan kemarin, beliau memahami bahwa bantuan di DTKS itu tak semuanya dapat,” lanjutnya.
