TANJUNGPINANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau (Kepri) masih menunggu skema pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di daerahnya.
Kabid Pertambangan Dinas ESDM Kepri, Ade Fahmi mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu skema disiapkan dan ditetapkan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
“Itu nanti ada prosesnya, apakah proses pemanfaatan itu ditunjuk langsung oleh pusat atau seperti apa. Jadi, belum terlaksana, karena aturan mainnya juga belum ada ni,” kata Ade, Senin (09/10).
Ia menambahkan, potensi pemanfaatan stockpile bijih bauksit di Kepri terletak di Pulau Bintan, Karimun, dan Lingga, agar dapat dimanfaatkan negara untuk dijual.
Ia menyebut, untuk pembagian pendapatan dari hasil pengelolaan stockpile bijih bauksit, nantinya juga akan diatur Kementerian Keuangan.
“Ini masih disusun, kita juga masih mendata dengan kementerian. Secara aturan Undang-Undang Nomor 3 itu menjadi kewenangan pusat. Kita harap ada bagian untuk pemerintah provinsi,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memberikan pendampingan terkait pengelolaan sisa stockpile bijih bauksit yang ditaksir senilai Rp1,4 triliun di Pulau Bintan.
Hal tersebut diungkap Kepala Kejati (Kajati) Kepri Rudi Margono, di Kota Tanjungpinang, Kamis (05/10).
Pendampingannya diberikan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Kepri dalam pengelolaan stockpile bijih bauksit di Kepri.
“Ada beberapa titik sudah bentuk gunungan, ditinggal karena IUP (Izin Usaha Pertambangan) sudah habis, tidak diperpanjang dan terbengkalai,” kata Rudi di kantor Kejati Kepri.
Baca juga: Kejati Kepri Beri Pendampingan Pengelolaan Stockpile Bijih Bauksit Senilai Rp1,4 Triliun
Ikuti Berita Lainnya di Google News
