BATAM – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen untuk memenuhi aspirasi ratusan anggota Aliansi Driver Online Batam (ADOB) yang mengadakan aksi damai di kantor Graha Kepri, Kota Batam, Selasa 11 Juni 2024.
Kepala Dishub Kepri, Junaidi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pembahasan terkait surat keputusan (SK) gubernur tentang penyesuaian tarif angkutan transportasi berbasis aplikasi baik roda dua dan roda empat.
“Khusus roda dua nantinya kita akan bentuk tim perumus. Bersama mereka nanti kami akan menetapkan penyesuaian tarif roda dua di Kepri,” ungkapnya.
Ia pun meminta waktu kepada masa aksi untuk menunggu selama seminggu kedepan untuk membentuk tim perumus dan selanjutnya baru membahas terkait penyesuaian tarif.
“Dalam pembahasannya nanti akan menghadirkan pihak aplikator, ADOB, dan pemerintah,” ujarnya.
“SK tersebut nantinya bukan hanya menjadi milik ADOB tapi seluruh driver online di Kepri,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepri, Dini Kusumahati Damarintan mengatakan, pihaknya juga akan turut serta bersama Pemerintah Kepri untuk membentuk tim perumus tersebut.
“Jangka waktunya sekitar satu Minggu untuk menerbitkan SK tim perumus, baru nanti kita lanjutkan untuk pembahasaan penyesuaian tarif,” tuturnya.
Di lokasi yang sama Sekretaris ADOB, Gusril mengatakan, pihaknya akan mengawal pembentukan tim perumus itu hingga tuntutan mereka terpenuhi.
“Ini bukan bermaksud mengancam, jika apa yang nantinya disampaikan tidak sesuai kami akan melakukan aksi unjuk rasa berjilid,” tekannya.
Aksi pun berakhir damai dengan pengamanan ketat dari pihak Polresta Barelang. Wakapolres Polresta Barelang AKBP Syafrudin meminta massa aksi untuk kembali ke rumah masing-masing.
“Mudah-mudahan prosesnya sesuai dengan yang diinginkan dan disepakati bersama-sama,” ujarnya.
Baca juga: Ratusan Driver Online Batam Geruduk Kantor Graha Kepri, Ini Tuntutannya
Sebelumnya diketahui, ADOB membawa sejumlah tuntututan dalam aksinya tersebut yaitu:
1. Pembahasan tarif angkutan transportasi berbasis aplikasi baik roda dua dan roda empat
2. Penetapan aturan angkutan sewa khusus baik roda dua dan roda empat
3. Kuota angkutan sewa khusus baik roda dua dan roda empat
5. Menindak tegas aplikator yang melakukan pelanggaran aturan dan undang-undang serta melakukan intimidasi terhadap mitra driver. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
