BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) agar mencukupi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan.
Ansar menjelaskan, permintaan kecukupan kebutuhan solar untuk nelayan itu harus segera dilakukan terutama di Kabupaten Bintan.
Pasalnya, jumlah BBM bersubsidi di Nintan tersebut saat ini mulai terbatas. “Kita sudah komunikasi dengan BPH Migas agar dicukupkan segera,” kata Ansar, Senin (29/08).
Ia melanjutkan, BPH Migas pun kini telah melakukan penyesuaian target penyaluran BBM tersebut.
Bahkan BPH Migas telah menyesuaikan penyaluran BBM, untuk September ditarik ke Agustus 2022. Dengan demikian, ketersediaan BBM di masyarakat akan bertambah.
Ansar melanjutkan, keterbatasan BBM saat ini sangat menyusahkan para nelayan hingga jam aktivitas untuk melaut menjadi berkurang.
Baca juga: DKP Kepri Terus Upayakan Subsidi BBM Untuk Nelayan
“Saya hanya bisa kasih gambaran. Biasanya melaut untuk sebulan bisa 24 hari. Menjadi cuma 14 hari dan ada yang 15 hari bahkan 10 hari,” lanjutnya.
Ia berharap, permasalah itu tak terus berlarut. Pasalnya, akan mempengaruhi proses percepatan pemulihan ekonomi yang saat ini sedang digesa oleh pemerintah.
Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri berharap, subsidi BBM khusus nelayan di Kepri dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kami berharap, subsidi BBM ini dikhususkan untuk nelayan. Seperti pada tahun 2019,” kata Kepala DKP Kepri, Tengku Said Arif Fadillah.
Ia menyampaikan, keinginannya untuk mendapat subsidi BBM sebesar 120.441 Kiloliter (KL) untuk nelayan se-Kepri.
“Sedangkan bantuan subsidi yang kita dapat tahun ini 126 ribu KL untuk kebutuhan transportasi laut dan nelayan. Jadi, bukan subsidi khusus,” ucapnya.
Baca juga: Nelayan Tolak Kenaikkan Harga BBM Subsidi
