BINTAN – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengaku tidak mengetahui adanya aksi unjuk rasa nelayan menolak peraturan pemerintah (PP) tentang penangkapan ikan terukur di Pasar Ikan Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (05/08).
“Saya tidak tahu itu (unjuk rasa nelayan). Tidak ada koordinasi ke kita,” kata Ketua HNSI Kabupaten Bintan, Baini di Bintan.
Dirinya mengetahui kabar adanya unjuk rasa nelayan dari pihak kepolisian, karena bertanya terkait aksi tersebut dilakukan nelayan Bintan.
“Koordinator nya saja tidak ada memberitahu ke kita. Kita tidak tahu nelayan mana yang mealkukan aksi demo. HNSI netral,” sebut dia.
Baca juga: Puluhan Nelayan Kepri Tolak Peraturan Pemerintah Terkait Penangkapan Ikan Terukur
Sebelumnya diberitakan, puluhan nelayan di Kepulauan Riau (Kepri) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
Penolakan ini dilakukan dengan aksi unjuk rasa yang dikomandoi Perkumpulan Batin Kepri di depan Kantor Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepri, Bintan, Sabtu (05/08).
Koordinator Aksi Demo, Ustaz Andi Rio Framandtha menyampaikan, pemerintah pusat menerbitkan PP tersebut tersekasan terburu-buru dan dipaksakan.
Tidak ada sosalisasi dan konsolidasi terkait aturan yang berlaku ke para nelayan, khususnya di Kepri.
Menurut dia, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan sosalisasi untuk menerbitkan aturan tersebut, karena ini menjadi permasalahan seirus bagi nelayan.
“Kami mau cari makan pak. Mau hidupkan anak istri kami pak. Kami para nelayan butuh mereka (tauke). Kami tak pandai gadai ke bank,” ucapnya.
Maka dari itu, diharapkan pemerintah pusat membatalkan PP tetsebut, sehingga nelayan tidak menjerit dengan aturan tersebut.
“Apa perlu kami ajak mereka mancing dulu ke sini. Turun yok pak ke laut. Pemerintah kurang perhatian kepada kita para nelayan,” sebut dia
