HNSI Natuna Kecewa Pemerintah RI Tidak Bisa Menjaga Kedaulatan di Laut

Kapal Coast Guard China Kembali Menakuti Nelayan Natuna
Tangkapan layar kapal nelayan saat bertemu dengan Kapal Coast Guard China di Laut Natuna. (Foto : Istimewa)

NATUNA – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) kecewa dengan Pemerintah Indonesia karena tidak bisa menjaga kedaulatan negara di lautnya sendiri.

Kekecewaan itu disampaikan oleh Sekretaris HNSI, Razak Al Izhar pasca insiden kapal nelayan Natuna beberapa waktu lalu diganggu oleh armada kapal Coast Guard China saat mencari ikan di Laut Natuna.

Selain itu, para nelayan Natuna juga melihat beberapa Kapal Ikan Asing (KIA) yang secara masif melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna tanpa ada tindakan dari penegak hukum di laut.

Razak menyebutkan, kejadian tersebut sudah sering terjadi. Bahkan KIA pernah masuk puluhan mil dari pulau terdekat Indonesia.

Ia menilai, aksi koboi Coast Guard dan KIA asal China tersebut secara tidak langsung telah merendahkan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (HNSI).

“Kita sebagai perwakilan nelayan sangat kecewa. Kenapa bisa ada kapal Coast Guard China mondar mandir masuk ke Indonesia dengan bebas. Sudah begitu dibiarkan oleh pemerintah. Angkatan Laut kita ada dimana saat itu. Ini sudah berulang-ulang, kapal Coast Guard China mondar mandir di Laut Natuna,” ucap Razak melalui sambungan telepon, Rabu (14/09).

Baca juga: Kapal Coast Guard China Menakuti Nelayan Natuna

Untuk itu, Razak meminta Pemerintah RI segera menindak tegas setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak mana pun di perbatasan.

Ia mengatakan, masifnya aktivitas KIA di perairan Indonesia sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia khususnya nelayan Natuna. Sebab peralatan yang digunakan oleh KIA sangat berbahaya, bisa merusak ekosistem laut.

“Kita harus menjaga ekosistem laut. Agar bisa dimanfaatkan sampai kemasa depan anak cucu kita,” pungkasnya.

Sementara, Bupati Natuna Wan Siswandi menjelaskan, setiap kejadian di laut bukan wewenang pemerintah daerah (Pemda), Namun Pemda juga tidak akan tinggal diam.

Wan menyebutkan, jika peristiwa itu benar terjadi nelayan diminta untuk melaporkannya kepada penegak hukum.

“Itu ranahnya pusat. Namun ketika ada laporan kita teruskan¬† ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Badan Keamanan Negara (Bakamla) RI,” tutupnya.

Baca juga: Dua Nelayan Natuna Ditangkap di Perairan Malaysia