Tanjungpinang – Seorang pengamat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Alfiandri menilai, tidak masuknya Jefridin dalam daftar nama calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan kebijakan tim Panitia Seleksi (Pansel) yang masih menimbulkan pertanyaan.
Menurutnya, banyak hal dapat menjadi perhatian pada keputusan tidak lolosnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam itu.
“Kita bisa lihat nilainya bagaimana, persiapan pak Jefridin pun bagaimana, itu kebiwabaan panitia seleksi. Mungkin bisa saja ada hal tertentu yang tidak lulus,” kata Alfiandri, Minggu (10/10).
Baca juga: Namanya Tak Diusulkan Gubernur Kepri, Jefridin Ngaku Kecewa
Ia pun mengaku tidak tertarik untuk memberikan komentar terlalu dalam untuk hal tersebut.
Ia menjelaskan, masyarakat tidak boleh terbawa dengan suasana selama ini yang membagi antara kubu Bintan dan kubu Batam. Pasalnya, setiap pegawai tentunya harus bersedia bekerja dimana saja saat sudah dinyatakan lulus.
Baca juga: Menunggu Sekda Kepri, Tergantung Lobi Kubu Bintan dan Kubu Batam?
Lanjutnya, Indonesia saat ini telah menganut pada sistem birokrasi modern. Selain itu, Alfiandri menegaskan, tidak boleh ada kubu dalam sistem birokrasi.
“Birokrasi terlepas dari hal itu (berkubu),” tegasnya.
Ia pun beranggapan bahwa lebih baik masyarakat berfikir ke depan dengan lebih memperhatikan proses yang akan berjalan. Terlebih lagi saat ini sudah ada tiga nama yakni Adi Prihantara, Misni, dan Sardison.
