BATAM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan bersuara terkait polemik video viral Wali Kota Batam Muhammad Rudi terkait aksi bela Rempang.
Ia memberikan penjelasan terkait beredarnya video viral yang menampilkan pernyataan Wali Kota Batam mengenai adanya dugaan oknum Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam unjuk rasa bela Rempang di Kantor BP Batam, 11 September 2023, yang berakhir ricuh.
Ia menjelaskan, dalam video tersebut Wali Kota Batam mengingatkan kepada peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Digital IKM dan UKM di Hotel Harmoni One, Batam Center, Senin (30/10), bahwa dalam bertindak atau melakukan sesuatu, penting untuk mempertimbangkan dampaknya dengan baik. Ia mendorong agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.
“Jadi Pak Wali itu menjelaskan kepada audiens agar tidak mudah terprovokasi. Beliau mencontohkan dengan keluarga tersangka pendemo kerusuhan di Kantor BP Batam yang datang menemuinya dan menceritakan bahwa anggota keluarga mereka yang ditahan tersebut diperintahkan oleh seseorang,” ujarnya, Jumat (03/11).
Ia melanjutkan, sejumlah keluarga tahanan juga meminta Wali Kota Rudi untuk membantu membebaskan anggota keluarga mereka yang ditahan. Sebab, saat ini mereka tidak mempunyai penghasilan setelah keluarganya tulang punggung ditahan harus menjalani proses hukum.
“Tidak menuding sama sekali, kan nanti akan terungkap di persidangan. Bukan Pak Wali yang suka menuding seperti itu,” tegas Kadiskominfo Batam.
Ia menambahkan, video pernyataan Wali Kota Rudi yang telah beredar tersebut tidak utuh sehingga terjadi kesalahan persepsi di masyarakat bahkan hingga menuai reaksi dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
“Sebelum menyampaikan itu, Pak wali bilang jangan direkam, tapi ternyata ada yang merekam. Video itu tidak utuh dan itu kemudian yang di share,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad merespons tudingan Wali Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, mengenai keterlibatan oknum Pemprov Kepri dalam unjuk rasa bela Rempang di Kantor BP Batam, 11 September 2023, yang berakhir ricuh.
“Saya kira Wali Kota Batam (Muhammad Rudi) sudah beberapa kali berbicara hal seperti itu kepada saya. Tetapi ketika saya tanyakan siapa orangnya, beliau tidak berani menyampaikan,” kata Ansar usai menghadiri acara penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mengenai Pilkada Serentak 2024 di Gedung Graha Kepri pada Rabu (01/11).
Baca juga: Suku Darat Terakhir Pulau Rempang Tinggal di Kampung Sadap
Baca juga: Gubernur Kepri Respons Soal Tudingan Keterlibatan Oknum Pemprov Kerusuhan di Kantor BP Batam
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
