Batam – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri), Hari Setiyono, memaparkan capaian kerja jajarannya kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kantor Kejaksaan Negeri Batam, Sabtu (18/12).
Kajati Hari Setiyono menyampaikan, pada tahun 2020 Kejati Kepri telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN dan RB terkait zona integritas. Ia juga melaporkan capaikan kinerja jajarannya selama tahun 2021 mulai dari bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Bidang Pengawasan.
“Selain berhasil menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara sebesar Rp. 17.588.931.844 yakni melebihi target di tahun 2021 yang sebesar Rp. 10.306.775.000, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau juga telah berhasil merealisasikan anggaran sebagai wujud pelaksanaan kinerja sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 sebesar 93,37%,” kata Hari dalam keterangan tertulisnya diterima, Sabtu malam.
Kajati juga memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tertulis yang telah dikirimkam Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.
Sebagaimana diketahui, Komisi III DPR RI melaksanakankunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 ke Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Kajati Kepri beserta jajaran, Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri beserta jajaran, Kapolda Kepri beserta jajaran serta Kepala BNN Kepri beserta jajaran.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir 17 orang anggota Komisi III DPR RI dari berbagai Fraksi di DPR yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Pratai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai PAN dan Fraksi Partai PPP.
Baca Juga :
Penkum Kejati Kepri Beri Penyuluhan Hukum Masyarakat Antisipasi Mafia Tanah
Adies Kadir mengapresiasi capaian kerja Kejati Kepri beserta jajaran dan berharap jangan mudah puas dengan apa yang telah dicapai akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi.
Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyoroti kasus mafia tanah yang juga menjadi atensi Jaksa Agung RI.
Arteria berpesan agar jajaran Kejati Kepri turut mendampingi setiap kegiatan pembangunan khususnya di wilayah Provinsi Kepri sehingga selain memberi kenyamanan juga memberi kepastian berusaha bagi para investor yang pada gilirannya dapat memulihkan perekonomian nasional yang terkena dampak pandemi COVID-19.
Dalam kegiatan itu, Kajati didampingi Wakajati, para Asisten, Kabag TU dan para Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri se Kepri. (*)
