BATAM – Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menyoroti urgensi pengelolaan sampah di Batam yang menurutnya memiliki tingkat kepentingan setara dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan air.
“Saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa persoalan sampah di Batam ini sama urgensinya dengan kebutuhan listrik dan air,” ujar Suryanto, Ahad 23 Februari 2025.
Ia menilai bahwa pengelolaan sampah yang saat ini masih dilakukan secara swakelola berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dan ketidaktepatan. Oleh karena itu, ia mendorong agar pengelolaan sampah dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang lebih profesional.
“Kalau listrik dan air kita percayakan kepada pihak profesional, kita harap sampah juga begitu. Kita sama-sama tahu berapa ton sampah di Batam ini setiap hari dikirim ke TPA, sementara tempat pembuangan kita terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan sampah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani dengan solusi konkret, karena ada batasannya. Selain menyelesaikan masalah transportasi sampah dari rumah-rumah ke TPA, juga diperlukan teknik yang tepat untuk mereduksi tumpukan sampah agar tercipta ruang di TPA.
“Misalnya masuk sampah 10 ton, seharusnya yang berkurang juga 10 ton. Jika ini tidak berimbang, lama-kelamaan akan mencapai titik jenuh. Artinya, massa sampah itu harus dihilangkan dengan cara apa pun,” katanya.
Suryanto menegaskan bahwa saat ini situasi sudah darurat dan perlu segera mencari pihak ketiga yang profesional untuk menanganinya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya teknologi dalam pengelolaan sampah, mencontohkan sistem yang telah diterapkan di Jakarta dan Singapura, di mana sampah diolah menjadi abu atau energi.
“Kita bisa belajar dari mereka. Secara geografis, kita hampir sama, yaitu memiliki keterbatasan lahan yang harus kita kelola dengan cerdas,” tambahnya.
Namun, ia menekankan bahwa diperlukan political will dari pemerintah untuk merealisasikan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Meski dirinya menginginkan pengelolaan sampah oleh swasta, ia menyadari bahwa potensi realisasinya masih kecil tanpa dukungan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan subsidi dalam pengelolaan ini, karena feedback dari pengelolaan sampah selama ini tidak cukup untuk menutupi operasional.
“Konsep ini harus ada di benak para pemimpin kita. Tentu soal dana bisa dibicarakan, apakah akan ada subsidi atau skema lain. Karena memang persoalan sampah ini membutuhkan dana yang besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keluhan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyebutkan keterbatasan anggaran jika harus menggandeng pihak ketiga. Menurutnya, sebenarnya tak hanya swasta, ada banyak pihak yang bisa dilibatkan.
“Beberapa waktu lalu saat RDP, saya sempat berdiskusi dengan Kepala DLH. Saya sampaikan bahwa semangat kita harus mencari pihak yang cocok untuk bekerja sama. Saya yakin di Indonesia ini banyak orang pintar,” katanya.
Baca juga: Apindo Batam Desak Pemerintah Ubah Paradigma Pengelolaan Sampah
Menurutnya, pemerintah bisa menggandeng perguruan tinggi untuk membuat kajian guna mencari solusi atas persoalan sampah.
“Terkait anggaran, ada hitung-hitungannya, masuk atau tidak metode ini, opsi bisa banyak. Tidak mungkin ketika anggaran tidak mencukupi untuk pihak ketiga, kita diam saja. Kita harus terus berpikir, karena kita diberi amanah untuk menjalankan ini,” katanya.
Ia juga akan mendorong penyediaan TPS di masing-masing kecamatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, sehingga sampah tidak diletakkan di tempat yang tidak layak.
“Minimal tiap kelurahan ada dua TPS. Kita dorong nanti, mudah-mudahan Wali Kota baru yang juga Kepala BP Batam bisa lebih mudah berkoordinasi soal ini,” ujarnya mengakhiri wawancara. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
