Natuna – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lamban.
Tito pun menilai, Pemerintah Pusat perlu berikan perhatian khusus untuk pembangunan Kabupaten Natuna.
Menurutnya, selama ini anggaran yang digelontorkan untuk Natuna terlalu sedikit.
Sehingga, pembangunan sarana dan infrastruktur disana menjadi terhambat.
“Kita sadari pembangunan Natuna butuh dukungan maksimal dari Pemerintah Pusat melalui APBN dan APBD Provinsi Kepri,” ujar Tito saat Konfrensi Pers di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bubguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (23/11).
Baca juga: Kemenhub Apresiasi NAM Air Tambah Rute Jakarta-Natuna
Ia menyebutkan, untuk ke depannya alokasi anggaran untuk Natuna harus dilebihkan.
Sehingga, kata dia, percepatan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
“Alokasi Rp1 triliun masih tidak cukup untuk percepatan pembangunan,” ucapnya.
Menurutnya, alokasi anggaran Rp1 triliun itu hanya mencukupi untuk belanja rutin saja.
Oleh sebab itu, untuk percepatan pembangunan harus dicarikan solusinya.
“Jadi anggaran pembangunan untuk pembangunan harus dikeroyok dari APBN dan APBD Provinsi Kepri,” ujarnya.
Ia meneruskan, percepatan pembangunan harus terus digesa.
Sebab merupakan Natuna merupakan wilayah yang strategis, karena bersentuhan langsung dengan sejumlah negara tetangga.
“Kita perlu memperkuat batas wilayah dan kedaulatan kita, dengan memperkuat kehadiran militer dan instrumen non militer seperti perluasan wilayah tradisional, kekuatan ekonomi dan lain-lain,” terangnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, bahwa PLBN di Serasan akan segera beroperasi dan dioperasikan oleh BNPP untuk menunjang peningkatan sektor ekonomi masyarakat.
“PLBN di Serasan saat ini sudah rampung 90 persen, nanti tugas BNPP untuk mengoperasikanya dengan berkoordinasi banyak stkaholder untuk mengoperasikannya,”ujar Mendagri.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Suryanto membenarkan hal tersebut,
Ia menambakan, selama ini APBD Natuna memang kurang memadai jika digunakan untuk percepatan pembangunan.
“Apa yang dikatakan oleh Pak Tito itu benar,” ungkap Suryanto saat dihubungi lewat telepon.
Pasalnya, APBD Natuna saat ini sudah banyak terserap untuk keperluan belanja daerah.
Maka dari itu, lanjut Suryanto, untuk percepatan pembangunan agak sedkit melambat terlebih lagi saat pandemi.
“APBD itu dibagi-bagi, belanja pegawai sekian. Contoh BPJS Kesehatan masyarakat, itu kita caver semua Rp22 miliar. Jadi tak bisa masuk ke infrastruktur semuanya,” tandasnya.
