JAKARTA – Petani akan mendapatkan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor, jika melaporkan oknum pengawai dan pejabat di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) yang terindikasi tindak pidana korupsi.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan, bahwa ia telah menyiapkan hadiah berupa benih hingga traktor untuk sayembara tersebut.
Mentan Andi Amran menyampaikan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember sebaiknya dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai momentum untuk menjaga integritas dan menghindari baik korupsi kecil seperti terlambat datang ke kantor, dan tidak produktif maupun korupsi besar melalui penerimaan suap dan gratifikasi.
“Saya minta tolong jangan ada permainan dan yang melaporkan masyarakat umum boleh melaporkan. Apalagi masyarakat petani boleh melaporkan. Bisa dapat bibit unggul, benih, pupuk, traktor, menarik kan,” kata Andi Amran kepada awak media pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 di Jakarta, Kamis 14 Desember 2023.
Andi Amran juga menegaskan, dirinya tidak main-main dengan tindak pidana korupsi. Ia mencontohkan bukti pemecatan salah satu ASN Kementan saat dia menjadi Mentan periode 2014-2019.
ASN tersebut terbukti memanfaatkan nama keponakannya, untuk meminta uang sebanyak Rp150 hingga Rp200 juta.
“Kami selalu pesankan kepada seluruh pegawai, mulai dari kita sendiri dulu. Tolong jangan melakukan yang aneh-aneh, kenapa? Kalau kita itu pegawai, karena saya 20 tahun pegawai, kalau kita pegawai kita itu harus jaga nama baik. Kalau nama baik kita ini tercemar, maka ada sanksi sosial yang beredar dan kasihan anak cucu kita. Kita sudah tidak kaya tapi nama baik tercemar,” sambung Andi Amran dikutip dari tvonenews.
“Jadi mereka sudah tahu, kementerian dan pegawai sudah tahu. Biasanya aku tidak kasih peringatan, langsung saya berhentikan kalau itu adalah disengaja, atau dia melakukan kolusi biasanya saya langsung pecat, itu tidak boleh kompromi,” tegasnya.
Kemudian, Plt. Inspektur Jenderal Kementan, Dedi Nursyamsi menuturkan, kementeriannya saat ini tidak hanya menghadapi El Nino yang menekan produksi dan produktivitas pertanian.
Namun Kementerian Pertanian juga menghadapi El Nino internal, yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian.
“Dampak El Nino internal masih sangat terasa, bagaimana galaunya seluruh insan pertanian, bagaimana rasa khawatir, takut, was-was insan pertanian dalam menggunakan uang negara dalam kegiatan pertanian,” ungkap Dedi Nursyamsi.
Dedi pun mengajak seluruh pegawai di jajaran Kementan untuk bertekad bangun ekosistem antikorupsi. Adapun tujuannya, untuk mencegah dan menekan perilaku korupsi, Kementan meluncurkan empat aplikasi pelaporan.
Pertama, aplikasi Whistle Blower’s System yang menjadi sarana pengaduan bagi masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian.
Kemudian aplikasi SI INTAN atau Saluran Informasi Internal Kementerian Pertanian, yang menjadi media komunikasi bagi pegawai.
SI INTAN untuk memberikan masukan, tanggapan, atau pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian.
Kemudian KALDU EMAS atau Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat, yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sumbang pikiran, sarana perbaikan bagi peningkatan kualitas Kementerian Pertanian.
Terakhir SIGAP-UPH atau Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian, yang meningkatkan efektifitas pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
