TANJUNGPINANG – Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yakni PT Tanjungpinang Makmur Bersama (PT TMB) kian memprihatinkan. Sebab, minim inovasi apalagi prestasi, karena kerap merugi atau “buntung”.
Kondisi BUMD Tanjungpinang akhir-akhir ini tersorot, dimulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan, ambruknya Pasar KUD Tanjungpinang hingga lepasnya pengelolaan lahan parkir di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.
BUMD Tanjungpinang “buntung” dipicu karena defisit anggaran, hingga minimnya inovasi membuat perusahaan hanya bergantung pada beberapa usahanya yang juga minim pendapatan.
Persoalan ini tentu harus ditanggapi dengan serius agar perusahan milik pemerintah daerah itu dapat berkontribusi.
Gaji Karyawan Nunggak
Karyawan BUMD PT TMB hampir empat bulan tak gajian, hal itu diungkap salah seorang karyawan berinisial Y, ia mengatakan, selama tiga bulan terakhir gajinya belum dibayarkan perusahaan.
“Sudah mau masuk empat bulan gaji saya belum dibayar,” ucapnya saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (10/03) lalu.
Gaji itu terhitung sejak Desember 2021 hingga Januari 2022. Seharusnya, ia menerima gaji senilai Rp2,5 juta perbulannya. Akan tetapi, tiga bulan terakhir gajinya belum dibayarkan. “Alasan (gaji belum cair) dari direksi BUMD ialah karena adanya devisit anggaran,” ujarnya.
Akibat keterlambatan itu, Y terpaksa menggadaikan bahkan menjual sejumlah barangannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, ia juga meminjam unang kepada rekan-rekannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kesejahteraan keluarga terpuruk. Motor sudah digadai, ngutang juga di warung,” ungkapnya.
Ia mengaku tak bisa melakukan pinjaman di kantor. Bahkan, ia sempat mendapat ancaman.
“Jika meminjam di kantor katanya akan berurusan dengan jaksa. Padahal, setahu saya boleh pinjam di kantor,” tambahnya.
Tak hanya Y, hal serupa juga dirasakan oleh karyawaainnya, R. Menurut R, keterlambatan gaji itu juga dirasakan oleh sejumlah karyawan lainnya. Keterlambatan gaji karyawan tidak pernah langsung dipenuhi sekaligus sehingga tunggakan itu terus bertambah setiap bulannya.
Ia menjelaskan, keterlambatan gaji itu terjadi sejak BUMD dipimpin oleh direksi saat ini, yaitu Fahmi dan Irwandi. Para karyawan berharap, hak mereka itu dapat segera dibayarkan. “Hampir separuhnya (karyawan, red) belum dibayar. Kami sudah jenuh,” tuturnya.
Keterlambatan gaji karyawan itu dibenarkan oleh Direktur BUMD PT TMB, Irwandi. Ia tidak menepis gaji karyawan belum dibayarkan hingga berbulan-bulan. Akan tetapi, menurutnya keterlambatan gaji itu tak sampai tiga bulan lamanya.
“Tak lah tiga bulan. Dua bulan. Januari dan Februari,” ucapnya, saat dijumpai di Pasar Mini Bestari Tanjungpinang, Jumat (11/03).
Ia menjelaskan, keterlambatan gaji itu lantaran BUMD PT TMB saat ini sedang mengalami defisit anggaran. Ia berjanji, apabila sudah mendapatkan uang, maka BUMD PT TMB akan membayar gaji para karyawannya.
“Karyawan kita ada 61 orang. Semua gajinya terlambat. Begitu dana sudah masuk, pelan-pelan kami bayar,” ujarnya.
Defisit Anggaran
Irwandi menjelaskan, saat ini perusahaan yang ia pimpin mengalami defisit anggaran. Ia tidak menyebutkan secara rinci berapa besar devisit anggaran yang dialami perusahannya.
Menurutnya, defisit anggaran disebabkan kurangnya pemasukan, terutama masa pandemi COVID-19 saat ini.
“Biasanya, pendapatan kami di Pelindo bisa dapat sampai Rp300 – Rp400 juta. Semenjak COVID, pendapatan BUMD PT TMB hanya berkisar Rp60 – Rp80 juta,” ucapnya.
Tak hanya itu, rendahnya tarif lapak pasar juga menyebabkan BUMD Tanjungpinang itu mengalami defisit anggaran. Selain itu, perusahaan juga memiliki utang, namun, jumlahnya tidak dapat ia pastikan. Di sisi lain, BUMD PT TMB memiliki piutang dengan nominal mencapai Rp2 miliar lebih.
Kondisi defisit anggaran itu pun sudah pernah ia ceritakan ke Wali Kota Tanjungpinang, Rahma selaku pemegang saham. Akan tetapi, sejak Fahmi-Irwandi menjabat Rahma belum pernah sekali pun memberikan suntikan dana atau modal untuk BUMD PT TMB.
“Kemarin ada kewajiban Rp3,4 miliar. Cuma ini masih jadi perdebatan. Kata kawan dewan, kami harus ada bisnis. Sekarang ini mana mungkin bisnis tanpa modal,” ujarnya.
Untuk itu,ia meminta Pemko Tanjungpinang dapat menaikkan harga sewa lapak sehingga dapat membantu PT TMB dalam mengatasi defisit keuangannya. “Dengan catatan, kenaikan itu tidak memberatkan para pedagang,” katanya.
Baca juga: [EKSKLUSIF] CENTANG PERENANG BUMD TANJUNGPINANG | U-NEWS REPORTASE #EPS22
