JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyampaikan kritikan keras kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait serangan siber yang berulang-ulang terjadi.
Kritikan tersebut disampaikan TB Hasanuddin, atas kejadian serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDN) 2 milik Kemenkominfo di Surabaya.
Dia merasa heran dengan terus berulangnya peristiwa kebocoran data, dan peretasan sistem yang terus-menerus terjadi. Lantas TB Hasanuddin mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menaggulangi serangan siber tersebut.
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya? Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama terutama dengan mitra BSSN. BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif,” ujar TB Hasanuddin dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024.
Dalam rapat tersebut, TB Hasanuddin membacakan ada 26 laporan dari lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 kepada DPR RI yang terdapat 1.101.229 insiden serangan.
“Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi,” kata TB Hasanuddin melalui rilis resmi Komisi I DPR RI.
Selain itu, Ia juga mempertanyakan mengenai tindakan forensik digital yang telah dilakukan untuk menemukan pelaku peretasan PDN ini.
“Sekarang kan (data) kita dikunci, dan kodenya di mereka lalu kita diminta menebus, kan tidak mungkin. Sekarang ini saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu,” tuturnya.
Bentuk Satgas dan Crisis Centre
Lumpuhnya PDNS 2 di Surabaya milik Kemenkominfo yang terkena serangan siber ransomware, mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik di berbagai instansi hingga hilangnya data.
Untuk menangani kejadian tersebut, Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah khususnya Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Satgas dan Crisis Centre.
“Tadi di Kesimpulan (Raker Komisi I dengan Kemenkominfo dan BSSN) salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan Satgas, karena kita lihat itu keterpaduan (kinerja) itu belum ada. Yang kedua buat crisis center, salah satunya yaitu meng-update baik kepada institusi mereka ini, harus dipandu untuk kemudian bisa memulihkan data,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid seusai Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Juni 2024.
Crisis center ini diperuntukan, lanjut Meutya, agar dapat memberikan informasi secara berkala kepada publik mengenai bagaimana negara melindungi data pribadi masyarakatnya.
Meskipun, kata dia, saat ini memang belum ada indikasi kebocoran data.
“Memang ini disampaikan belum ada indikasi kebocoran data. Tapi tetap kita harus wanti-wanti bahwa perlindungan data itu dinilainya bukan ketika bocor tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan,” ungkap Meutya Hafid.
