NTT Darurat Rabies, Ada 1.832 Kasus dan 11 Orang Meninggal Dunia

Ilustrasi penanganan virus rabies. (Foto:Dok/medicall)

JAKARTA – Penyebaran rabies di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan sudah mencapai 1.823 kasus. Bahkan, 11 orang meninggal dunia akibat terifeksi virus tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, penularan rabies itu terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Rabies adalah infeksi virus yang menyerang otak dan sistem saraf manusia. Virus rabies yang bernama Lyssavirus menular ke manusia melalui gigitan hewan. Itulah mengapa penyakit ini termasuk penyakit zoonosis.

Di Indonesia, penyakit ini terkenal dengan nama penyakit anjing gila. Hal ini karena hewan yang paling sering menyebabkan rabies adalah anjing.

“Situasi terkini penanganan kasus rabies di Provinsi NTT, sampai 15 November 2023 oleh Dinas Kesehatan NTT yang telah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada 1.823 kasus gigitan hewan penularan rabies, hingga menyebabkan 11 orang korban jiwa,” ujar Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (21/11).

Muhadjir menambahkan, hasil rapat tingkat menteri menyepakati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera membentuk satuan tugas (satgas) terpadu, untuk penanganan darurat rabies di NTT atas permohonan Gubernur NTT.

“BNPB segera menetapkan status penanggulangan bencana dalam bagian tertentu, sebagai dasar penanganan kejadian luar biasa dan darurat rabies di provinsi NTT,” tambahnya dikutip dari cnnindonesia.

Kemudian, lanjut Muhadjir, BNPB menggunakan dana siap pakai untuk mendukung operasional satgas penanganan rabies, termasuk untuk penambahan dan peralatan vaksinasi rabies.

Menurutnya, vaksinasi rabies di NTT baru bisa direalisasikan sekitar 17 persen. Sebab, jumlah vaksin sangat terbatas dan pemerintah terkendala biaya operasional.

“Usulan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi menyampaikan, minta supaya agar dana operasional yang semestinya dialokasikan ke Pemda tapi kelihatannya pemerintah daerah belum siap untuk itu,” ungkap dia.

“Karena itu kita fokuskan nanti diambil alih oleh BNPB termasuk koordinasinya dengan pusat,” sambungnya.

Dengan demikian, kata dia, vaksinasi di NTT diharapkan bisa di atas 70 persen, sehingga tercapai herd immunity.