KARIMUN – Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terkendala masalah listrik.
Hal tersebut diketahui dari inspeksi mendadak (sidak) Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Senin (17/07).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, SPBE yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, telah bisa beroperasi.
“Untuk SPBE semuanya sudah siap. Kita sudah coba pengisian, itu sudah bisa, tinggal pelabuhan. Namun, walaupun pelabuhan belum siap maka bisa menggunakan pelabuhan lain untuk sementara. Progres keseluruhan 80 persen,” kata Rafi usai sidak.
Dijelaskan Rafi, kendala belum beroperasinya SPBE lantaran perusahaan penyuplai listrik untuk kawasan industri di Karimun, PT Soma Daya Utama, masih belum beroperasi.
“Kita melihat kendalanya PT Soma Daya belum beroperasi,” sebut Rafi.
Dalam mengatasi masalah tersebut, DPRD Kabupaten Karimun akan segera memanggil pihak PT Soma Daya Utama, PLN serta Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan ESDM.
Rafi menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Soma Daya Utama agar SPBE bisa menggunakan sementara pasokan listrik dari PLN.
“Besok akan kita coba undang membicarakan solusinya bagaimana. Jika PT Soma belum bisa maka kita minta dispensasi untuk menggunakan listrik PLN, jadi operasional SPBE tidak terkendala,” ujar politisi dari Partai Golkar.
Ditambahkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani, apabila SPBE bisa segera beroperasi maka tidak akan ada lagi kelangkaan gas, serta masyarakat mendapatkan harga elpiji bersubsidi yang lebih murah.
“Intinya tidak ada lagi kelangkaan.
Ini kerja nyata Pemda Karimun. Harga bisa lebih murah dan masyarakat tidak lagi ada mengantri gas elpiji,” kata Nyimas.
Baca juga: Komisi II DPRD Karimun Sidak SPBE dan Pelabuhan Bongkar Muat
Oleh karena itu Nyimas menegaskan agar seluruh pihak dapat mengesampingkan ego sektoral supaya SPBE tersebut bisa segera beroperasi.
“Kami minta kerja sama seluruh pihak terkait. Jangan sampai ego sektoral sehingga ini terkendala. Minta Pemda memberikan komunikasi yang baik kepada instansi terkait sehingga membantu lancarnya SPBE ini,” ujar legislator dari fraksi PKB. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
