TANJUNGPINANG – Efektivitas Pasar Relokasi Puan Ramah Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) kembali mendapat sorotan. Lantaran pasar itu ditinggal pedagang karena sepi pembeli.
Ketua Pedagang Pasar Tanjungpinang, Saroni menyebutkan, sejak dioperasikan September 2022 kini hanya tersisa 30 pedagang dari 400 lapak yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.
Saroni menjelaskan, berbagai masalah yang dihadapi pedagang mulai dari sepi pengunjung, penurunan omset hingga kerugian. Sehingga sebagian besar pedagang sempat pindah ke pasar relokasi tersebut, dan saat ini kembali lagi ke Kota Lama.
“Sejak awal saya sudah sampaikan ke ibu Wali Kota, Pemko siapkan pasar yang refresentatif. Tapi apa, nyatanya enggak ada, ini lah akibatnya,” sebut Saroni, Rabu (3/1).
Saroni bahkan menyinggung soal kesungguhan Pemko, yang siap membuat pasar tersebut ramai pembeli serta memfokuskan kegiatan pemerintahan.
Namun sampai saat ini, sambungnya, janji wali kota tersebut tidak diwujudkan untuk Pasar Puan Ramah tersebut. Kecewanya lagi, proses perencanaan relokasi pasar dari Kota Lama KUD ke Batu 6 pihak Pemko tidak melibatkan pedagang.
“Saya sih melihat pemerintah seperti mau lepas tangan, janji tinggal janji. Ibu Wali Kota Tanjungpinang, Rahma kami hubungan tidak respon, Pak Sekda kami koordinasi, hanya memberi alasan klasik dan tidak masuk akal. Kasihan pedagang,” sebut Saroni.
Baca juga: BMKG Tanjungpinang Prediksi Angin Kencang Terjadi Sampai April 2023
Politisi Golkar ini, menambahkan, pembangunan pasar tersebut terkesan pemborosan anggaran. Dibangun menggunakan anggaran Rp3 miliar lebih dari anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang tidak tepat sasaran.
“Maka LKPJ 2022, di bulan Maret ini akan kami pertanyakan. Kami akan selidiki betul penggunaannya, dan kami akan pertanyakan apa alasan mereka menggunakan anggaran BTT untuk membangun sebuah pasar,” sebut Ashadi.
Sejak awal pasar tersebut diresmikan, menurutnya Komisi III langsung menggelar inspeksi mendadak (Sidak). Nyatanya infrastruktur yang disiapkan tidak sesuai yang diinginkan pedagang.
“Pasar itu harusnya didesain pedagang dan pembeli, harus sesuai kebutuhan bukan keinginan (Walikota),” sebut Ashadi.
Ashadi juga menyoroti, bahwa sejak awal kajian dan perencanaan yang dibuat Pemko terhadap pembangunan pasar ini yang tidak maksimal.
Terutama masalah infrastruktur serta kenyamanan pengunjung dan pedagang.
Baca juga: Kampus UMRAH Akan Buka Fakultas Kedokteran
