Tanjungpinang – Sejumlah mahasiswa dan nelayan menggelar aksi demo di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (18/10) siang.
Para mahasiswa dan nelayan itu memprotes terkait pembangunan Polder di Gang Natuna, Sei Jang, Kota Tanjungpinang.
Erik salah seorang mahasiswa mengatakan, kedatangan massa meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dengan sejumlah dinasnya serta pihak pengelola pembangunan Polder. Erik menjelaskan, pembangunan polder itu sudah merusak lingkungan sekitar, baik alam maupun perumahan warga.
Ia pun menilai, Kepala Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lurah Tanjung Ayun Sakti tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, para pejabat itu layak untuk dicopot dari jabatannya.
“Lumpur timbul di sana, mangrove dibabat,” ujar Erik di depan Kantor Dinas PUPR Tanjungpinang.
Selain itu, Erik meminta agar Pemko Tanjungpinang dan pihak pengelola dapat memberikan kompensasi yang sebanding untuk para nelayan.
Koordinator nelayan Sei Jang, Miswanto mengatakan, sejak adanya pembangunan polder itu, penghasilan para nelayan mengalami penurunan drastis.
Baca Juga: Kantor BWS Sumatera IV Bungkam Terkait Pembangunan Polder di Tanjungpinang
Sebelum adanya pembangunan polder itu, hasil tangkapan nelayan dapat mencapai tiga hingga empat kilo udang per hari. Setelah pembangunan polder dimulai, pendapatan nelayan perlahan mulai berkurang. Bahkan para nelayan hanya bisa mendapatkan hasil tangkapan sebanyak satu hingga dua ons ikan maupun udang.
Hal itu lantaran rusaknya alam tempat tinggal hewan laut di sekitar Sei Jang. “Air menjadi merah, ikan dan udang pun tidak mau ke darat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang terjadi saat ini. Meskipun sebelumnya Pemko Tanjungpinang sempat memberikan suguh hati kepada nelayan, Miswanto menganggap itu bukanlah jalan keluar yang baik.
Miswanto merasa suguh hati bernilai Rp12 juta yang dibagikan kepada 120 nelayan itu merupakan hal yang patut dipertanyakan. “Dana itu bukan jalan keluar yang sebanding untuk para nelayan,” katanya.
Ia menuntut agar Pemko Tanjungpinang dapat memberikan solusi konkrit untuk para nelayan sehingga dapat tetap mencari nafkah tanpa memikirkan pembangunan polder itu. “Beri kami alat tangkap. Jadi bisa sedikit ke tengah laut,” ujarnya.
Hingga aksi tersebut berakhir, tidak ada satupun pegawai Pemko Tanjungpinang yang keluar dan bertemu langsung dengan massa aksi. Para mahasiswa dan nelayan itu mengancam akan melakukan aksi kedua jika Pemko Tanjungpinang tak kunjung mendengarkan aspirasi mereka. (*)
