BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) akan menyerahkan 5.345 data Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan pendataan pegawai Non ASN di lingkungan Pemko Batam.
Menurutnya, hal itu merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang hendak melakukan pemetaan jumlah tenaga pegawai non ASN di setiap daerah.
“Kita diminta lakukan verifikasi dan validasi data pegawai non ASN sebagai follow up kebijakan yang mengharapkan tak ada lagi tenaga honorer di 2023 nanti,” ujarnya, Selasa (11/10).
Ia melanjutkan, Pemko Batam mencatat, setidaknya terdapat 5.345 pegawai non ASN dari sekitar 11 ribu jumlah pegawai di Pemko Batam.
Berdasarkan pendataan itu, komponen terbesar di Kota Batam ialah tenaga pendidik, tenaga kebersihan, dan tenaga medis. Jumlah itu sejalan dengan kebutuhan Kota Batam yang semakin hari, semakin besar untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Guru cukup besar karena pembelajaran kita saja sampai 2 shift. Oleh sebab itu diperlukan tenaga tambahan. Itulah tenaga Non ASN sangat membantu,” lanjutnya.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam selalu berusaha memasukkan nama para pegawai itu pada kesempatan penerimaan ASN. Akan tetapi, penerima itu selalu terbatas lantaran jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tak mencukupi.
Oleh sebab itu, Pemko Batam berupaya mengatasi keterbatasan itu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada.
“Saya sampaikan agar tak ada satupun yang tertinggal. Soal pengangkatan dan lainnya itu tergantung pemerintah pusat,” tambahnya. (*)