Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mempertimbangkan permintaan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad agar menunda aktivitas belajar tatap muka di sekolah meski tren kasus COVID-19 di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah mengatakan, pihaknya saat ini tengah merencanakan teknis pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas agar lebih baik dan memperhatikan protokol kesehatan para siswa dan guru di sekolah.
Menurutnya, Pemko Tanjungpinang juga akan mempertimbangkan permintaan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk menunda pelaksanaan PTM terbatas tersebut.
Baca juga: Belajar Tatap Muka Terbatas Tingkat SMP di Tanjungpinang Dimulai, Begini Kesan Siswa
“Sedang kita rencanakan bagaimana lebih baik lagi. Dan sedang dibicarakan sekarang soal itu saran dari Gubernur,” ujarnya usai kunjungi lokasi vaksinasi di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Tanjungpinang, Jumat (20/18).
Sebelumnya, Gubernur Kepri berharap agar seluruh bupati dan wali kota di Kepri untuk dapat menunda rencana PTM di sekolah.
Ansar beralasan saat ini angka konfirmasi positif COVID-19 di Kepri terus menurun setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Gubernur khawatir, apabila PTM dimulai lonjakan angka kasus positif COVID-19 kembali naik.
“Saya minta dipertimbangkan kembali kebijakan tatap muka tersebut, karena lebih susah bagi kita menangani lonjakan kasusnya kalau nanti naik lagi,” kata Ansar saat memimpin Rapat Penanganan Pandemi COVID-19 dan Vaksinasi Se-Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (19/08).
Baca juga: Belajar Tatap Muka Sudah Bejalan, Ini Perkembangan Kasus dan Vaksinasi Siswa
Gubernur Ansar menjelaskan meskipun di sekolah anak-anak sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga jarak di ruang kelas, namun tidak ada yang bisa menjamin usai sekolah anak-anak tersebut bisa terus menjaga protokol kesehatan.
Lanjut Ansar, bahwa indeks penurunan angka positif COVID-19 sejalan dengan indeks penurunan pergerakan mobilitas masyarakat. Maka upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah membatasi pergerakan masyarakat termasuk menunda PTM tersebut.
Pewarta: Muhammad Chairuddin
Redaktur: Albet
