Batam – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Thomas Arihta Sembiring menyayangkan penggusuran Pasar Induk Jodoh yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam memakan korban jiwa.
Thomas mengatakan, ditengah merebaknya kasus COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seharusnya penggusuran itu ditunda.
“Seharusnya ditunda sampai waktu yang benar-benar kondusif. Nanti setelah kondusif baru dilakukan penggusuran,” kata Thomas kepada Ulasan, Kamis (29/7).
Legislator Kota Batam itu khawatir, dengan dilakukannya penggusuran akan menimbulkan klaster baru COVID-19.
“Itu nanti menimbulkan kerumunan pasti dan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru,” katanya.
Lanjut Thomas, seharusnya pemerintah memberikan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat yang ada di lokasi sebelum melakukan penggusuran.
“Kasih pemahaman lah, bahwa pasar ini harus di revitalisasi, jadi tidak setengah memaksa jadi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan,” imbuhnya.
Ia juga meminta pemerintah bertanggung jawab dan memberikan solusi terhadap kondisi di Pasar Induk Jodoh sehingga bisa terselesaikan.
“Artinya dalam rangka mengimplementasi tugas dan wewenang tidak harus paksa memaksa,” pungkasnya.
Sebelumnya,Fransiska Suran, salah satu warga Pasar Induk Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau mendadak meninggal dunia saat tempatnya akan digusur, Senin (26/007). Ia diduga hembuskan napas terakhirnya karena syok didatangi aparat tim terpadu.
Fransiska yang kaget melihat ratusan personel dan tiga alat berat datang ingin menghancurkan tempatnya diduga pemicu meninggal korban.
Dengan adanya korban itu, masyarakat setempat akhirnya murka kepada tim terpadu dari unsur TNI- Polri, Ditpam dan Satpol PP. Kericuhan terjadi. Aksi lempar batu pun tidak terhindarkan. Bahkan para warga yang tinggal di area Pasar Induk Jodoh yang ingin digusur itu memblokade jalan.
Pewarta: Engesti
Editor: Albet
