Polda Kepri Komitmen Jaga Netralitas saat Pemilu 2024, Ini Surat Telegram Kapolri Harus Dipatuhi

Kombes Pandra
Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. (Foto: Dok Ulasan.co)

BATAM – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menegaskan komitmennya untuk tetap netral dalam proses Pemilu 2024 mendatang.

“Netralitas Polri adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban selama proses pemilihan umum,” kata Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Minggu (22/10).

Pandra menegaskan, Polda Kepri berada dalam posisi untuk memberikan pengamanan guna memastikan Pemilu 2024 di wilayah hukumnya berjalan aman dan sukses.

Netralitas Polri sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak menggunakan hak memilih serta dipilih, Polri dapat memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak,” kata dia.

Lanjut Pandra, sikap netral Polri juga diatur secara perinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan penggabungan dari dua Peraturan Kapolri sebelumnya, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Sebagaimana isi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2407/X/HUK.7.1./2023, Tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Dilarang membantu mendeklarasikan dukungan kepada partai peserta pemilu dan bakal pasangan caleg/capres/cawapres;
2. Dilarang memberi/meminta/distribusi janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun yang berkatan dengan pemilu;
3. Dilarang menggunakan/memasang/memerintah orang lain untuk memasang atribut pemilu;
4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan parpol kecuali pam yang berdasarkan surat printah tugas;
5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto parpol, bakal caleg, capres/cawapres baik melalui media massa, media online dan media sosial;
6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal caleg, capres/cawapres, massa dan simpatisannya;
7. Dilarang foto/self picture dl medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk jari jempol maupun dua jari membentuk hurijf ‘v’ yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan polri;
8. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada, parpol, bakal caleg, capres/cawapres;
9. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses parpol, bakal caleg, capres/cawapres;
10. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol, bakal caleg, capres/cawapres;
11. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik praktis;
12. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk menjadi golput;
13. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara;
14. Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggtota komisi pemilihan umum (kpu) dan panitia pengawas pemilu (panwaslu);
15. Apabila ada anggota keluarga yang aktif dalam giat politik agar tidak menggunakan fasilitas dinas/mengikutsertakan/mengatasnamakan institusi polri/bhayangkari;
16. Tingkatkan fungsi pengawasan internal serta optimalkan giat deteksi dini terhadap dugaan keterlibatan dan ketidaknetralan anggtota polri serta tindak tegas;
17. Laporkan kepada pimpinan secara berjenjang bila ada keterlibatan anggota dalam melakukan pelanggaran terkait pemilu, serta pimpinan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan selektif utk menghindari terjadinya gangguan kamtibmas yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu.

“Apabila masih ditemukan anggota Polda Kepri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Baca juga: Ditlantas Polda Kepri Tambah 2 Unit ETLE Statis dan 26 Kamera Mobile

Baca juga: Update Pemilu 2024 – Berkas Capres-Cawapres AMIN Dinyatakan Lengkap

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News