JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta secara khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pengawasan terdahap Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) pada pelaksanaan haji 2025.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto selalu mengawasi Komisi VIII DPR dan Kemenag ketika rapat koordinasi pembahasan haji 2025.
“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kemenag dan BPH adangar penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa 07 Januari 2025 mengutip tvonenews.
Ketua Harian Partai Gerindra ini menambahka, Presiden Prabowo mengapresiasi Panja Haji Komisi VIII DPR dan Kemenag yang telah menurunkan biaya haji tahun 2025 sebesar Rp10 juta.
Dasco melanjutkan, penurunan biaya haji tahun 2025 dilihat mustahil dilakukan. Alasan dia, nilai kurs rupiah terhadap dolar melemah.
Baca juga: Ongkos Haji 2025 Turun Rp10 Juta, Kemenag: Saudi Larang Lansia di Atas 90 Tahun Naik Haji
Artinya, kata Dasco, biaya haji 2025 seharusnya mengalami kenaikan jika mengikuti faktor tersebut.
“Seharusnya dengan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar itu harusnya (biaya haji 2025) naik,” kata Dasco.
“Tapi (biaya haji 2025) bisa turun. Ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR terutama Pansus kemarin itu bisa bermanfaat untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini,” ungkapnya menutup wawancara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (PHU Kemenag), Hilman Latief mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025 turun sebesar Rp10 juta.
Dengan adanya penurunan sebesar Rp10 juta, Hilman mengatakan, maka biaya yang dibebankan kepada setiap jamaah calon haji (JCH) Indonesia menjadi Rp55,5 juta.
Penurunan ongkos haji tahun 2025 tersebut disampaikan Hilman, melalui rapat Kemenag dengan jajaran Komisi VIII DPR RI di Senaya, Jakarta, Senin 06 Januari 2025.
